Cari Blog Ini

Memuat...

Sabtu, 05 Mei 2012

Gerakan Non Blok (Kwn)


I.               Sejarah Gerakan Non-Blok

Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA
I.               Sejarah Gerakan Non-Blok

Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 Kepala Negara dan Kepala Pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja mencapai kemerdekaannya. KAA ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berupaya menformulasikan kebijakan bersama negara-negara baru tersebut pada tataran hubungan internasional. KAA menyepakati ’Dasa Sila Bandung’ yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Sejak saat itu proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan, dan dalam proses ini tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB.

GNB berdiri saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, Yugoslavia, 1-6 September 1961. KTT I GNB dihadiri oleh 25 negara yakni Afghanistan, Algeria, Yeman, Myanmar, Cambodia, Srilanka, Congo, Cuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iraq, Lebanon, Mali, Morocco, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia dan Yugoslavia. Dalam KTT I tersebut, negara-negara pendiri GNB ini berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan dan bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratik dalam membangun upaya kerjasama di antara mereka. Pada KTT I juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya.

GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. KAA tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung dan menghasilkan ‘Dasa Sila Bandung’ yang menjadi prinsip-prinsip utama GNB, merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai penting GNB tidak sekedar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi terlebih-lebih mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.  
II.          Tujuan GNB
Tujuan GNB mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan ke luar.
1.     Tujuan ke dalam, yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju.
2.     Tujuan ke luar, yaitu berusaha meredakan ketegangan antara blok Barat dan blok Timur menuju perdamaian dan keamanan dunia.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara-negara Non blok menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT). Pokokpembicaraan utama adalah membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tujuan Non blok dan ikut mencari solusi terbaik terhadap peristiwa-peristiwa intemasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.
Tujuan utama GNB semula difokuskan pada upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan dan integritas nasional negara-negara anggota. Tujuan penting lainnya adalah penentangan terhadap apartheid; tidak memihak pada pakta militer multilateral; perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme; perjuangan menentang kolonialisme,  neo-kolonialisme, rasisme, pendudukan dan dominasi asing; perlucutan senjata; tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara damai; penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional; pembangunan ekonomi-sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional; serta kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak. Sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB. Untuk itu, GNB dan Kelompok 77 (Group of 77/G-77) telah mengadakan serangkaian pertemuan guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru (New International Economic Order).
Menyusul runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan kekuatan militer-politik komunisme di Eropa Timur, muncul perdebatan mengenai relevansi, manfaat dan keberadaan GNB. Muncul pendapat yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya sistem bipolar, eksistensi GNB telah tidak bermakna. Namun, sebagian besar negara mengusulkan agar GNB menyalurkan energinya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dunia pasca Perang Dingin, di mana ketegangan Utara-Selatan kembali mengemuka dan jurang pemisah antara negara maju dan negara berkembang menjadi krisis dalam hubungan internasional. Perhatian GNB pada masalah-masalah terkait dengan pembangunan ekonomi negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup, telah menjadi fokus perjuangan GNB di berbagai forum internasional pada dekade 90-an.   

III.     Prinsip dasar Non-Blok
Non-Blok didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung pada bulan April 1955 di Bandung (Inodesia). Substansi Dasasila Bandung berisi tentang “pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerja sama dunia”. Dasasila Bandung memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru, sebagai berikut :

1)    Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asa-asa yang termuat didalam piagam PBB.
2)    Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3)    Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.
4)    Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam persoalan-persoalan dalam negeri negara lain.
5)    Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara individu maupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.
6)    (aTidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.
7)    Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas territorial atau kemerdekaan politik suatu Negara.
8)    Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian masalah hokum, ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.
9)    Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
10)     Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.


IV.     Pendiri gerakan Non-Blok

Gerakan Non-Blok (GNB) (bahasa Inggris: Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin “kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok” dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, zionisme, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik.[1] Mereka merepresentasikan 55 persen penduduk dunia dan hampir 2/3 keangotaan PBB. Negara-negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) Non-Blok termasuk Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia.

Anggota-anggota penting di antaranya Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat Cina. Meskipun organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi aliansi yang dekat seperti NATO atau Pakta Warsawa, negara-negara anggotanya tidak pernah mempunyai kedekatan yang diinginkan dan banyak anggotanya yang akhirnya diajak beraliansi salah satu negara-negara adidaya tersebut. Misalnya, Kuba mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Atau India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama beberapa tahun. Lebih buruk lagi, beberapa anggota bahkan terlibat konflik dengan anggota lainnya, seperti misalnya konflik antara India dengan Pakistan, Iran dengan Irak. Gerakan ini sempat terpecah pada saat Uni Soviet menginvasi Afganistan pada tahun 1979. Ketika itu, seluruh sekutu Soviet mendukung invasi sementara anggota GNB, terutama negara dengan mayoritas muslim, tidak mungkin melakukan hal yang sama untuk Afghanistan akibat adanya perjanjian nonintervensi.





V.          Anggota Gerakan Non-Blok
Pasca Perang Dunia II muncul dua blok raksasa dunia, yaitu blok Barat dan blok Timur. Blok Barat yang berhaluan liberalis dan kapitalis dipimpin Amerika Serikat, dengan anggotanya Inggris, Prancis, Belanda, Italia, Jerman Barat, Kanada, Belgia, Australia, Norwegia, Turki, Yunani, dan Portugal. Blok Timur yang berhaluan komunis dipimpin Uni Soviet dengan anggota, seperti Polandia, Jerman Timur, Hongaria, Bulgaria, Rumania, Cekoslowakia, dan Albania.
Blok Barat dan blok Timur selalu terlibat dalam ketegangan yang berlanjut pada “perang dingin”. Ketegangan tersebut disebabkan adanya perbedaan ideologi, saling berlomba senjata nuklir, perluasan lingkungan dan rivalitas blok melalui pembentukan pakta milker yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.
Untuk meredakan ketegangan di antara dua blok, negara-negara yang cinta damai mengupayakan berbagai pertemuan untuk mencari solusi terbaik guna mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia. Pada tahun 1955 beberapa negara Asia dan Afrika mengikuti Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Demikian juga pada tahun 1956, negara wan Yugoslavia, Indonesia dan India melakukan pertemuan di Pulau Brioni (Yugoslavia) yang mencetuskan ide pembentukan Gerakan Negara-negara Non blok.
Gerakan Non blok merupakan wadah negara-negara yang tidak memasuki blok Barat ataupun blok Timur. Gerakan Non blok tidak diartikan sebagai netralisme, tetapi aktif sebagai subjek yang ikut berperan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa internasional. Negara-negara Non blok tidak ingin dijadikan obyek kepentingan dua raksasa dunia dalam pergolakan politik internasional. Negara-negara ini pun tidak mau diombang-ambingkan dua ideologi raksasa yang sedang berlomba berebut pengaruh.
Tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pemrakarsa berdirinya Non blok lebih dikenal sebagai The Initiative of Five, yaitu
1. Presiden Soekarno (Indonesia),
2. Presiden Yosep Broz Tito (Yugoslavia),
3. Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir),
4. Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India),
5. Perdana Menteri Kwame Nkrumah (Ghana).


Sekretaris Jendral Gerakan Non-Blok

Nama
Asal Negara
Mulai
Akhir
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Flag_of_Cuba.svg/22px-Flag_of_Cuba.svg.png Kuba
1998
2003
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Flag_of_Cuba.svg/22px-Flag_of_Cuba.svg.png Kuba

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Flag_of_Cuba.svg/22px-Flag_of_Cuba.svg.png Kuba
sekarang






VI.     Kegiatan GNB & KTT Gerakan Non Blok Digelar

Logo KTT Gerakan Non Blok di Mesir 2009

KTT Gerakan Non Blok ke-15 digelar di Sharm el Sheik, Mesir, tanggal 15 dan 16 Juli ini. Lebih dari 50 pemimpin negara berkembang membicarakan tindakan mengatasi krisis ekonomi global guna mencegah terulangnya krisis.

Dunia memerlukan sistem keuangan yang lebih adil terhadap negara berkembang, demikian disepakati para pemimpin negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok di Sharm el Sheik, Mesir, hari Rabu (15/07).
Dalam kesempatan itu, Presiden Kuba Raul Castro mengatakan bahwa negara berkembanglah yang paling menderita akibat krisis keuangan. “Dan seperti biasanya, negara kaya merupakan penyebab krisis, yang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi internasional yang tidak logis, yang tergantung pada prinsip pasar buta dan konsumsi, dan kekayaan pihak tertentu,“ tambah Castro. Castro juga menyerukan dibentuknya “sistem ekonomi berimbang“.
Krisis keuangan global juga berdampak buruk pada Kuba. Negara kecil di kepulauan Karibia itu mengalami penurunan produksi dalam negeri dan terpaksa menutup sejumlah pabriknya. Mesir juga mengalami hal mirip. “Kami menghadapi bagian terbesar dampak krisis, tekanan dan penderitaannya,“ ungkap Presiden Mesir Hosni Mobarak. Mesir tahun ini mendapat giliran untuk memimpin organisasi Gerakan Non Blok, setelah sejak tiga tahun lalu dipegang oleh Kuba. 
“Kami menyerukan adanya sistem baru di bidang politik internasional, ekonomi dan perdagangan. Sistem yang lebih berimbang supaya dapat mencegah diskriminasi dan standar ganda, memenuhi kepentingan semua pihak, mempedulikan negara berkembang, dan menciptakan perundingan demokratis antara negara kaya dan miskin,“ demikian dikatakan Hosni Mobarak.
Sementara itu, Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo, yang juga hadir mengatakan, “Masalah yang menimpa kemanusiaan ini sangat parah. Bukan saatnya lagi untuk menerapkan ideologi dengan kaku, sementara orang-orang miskin semakin menderita.” Macapagal-Arroyo menambahkan, Gerakan Non Blok dapat memberikan reaksi lebih baik dengan berbicara “satu suara”.
Pemimpin Libya Muammar Gaddafi juga memberikan pidato di depan para pemimpin negara berkembang yang hadir di pertemuan puncak di Sharm el Sheik. Gaddafi menyerukan Gerakan Non Blok untuk membentuk dewan keamanan sendiri sebagai penyeimbang Dewan Keamanan PBB. Dikatakannya, “Dewan Keamanan PBB tidak punya kekuasaan terhadap negara-negara terkuat dunia.”
“Kita tidak punya akses menuju organisasi internasional, seperti Dewan Keamanan PBB dan Dana Moneter Internasional,” demikian ditambahkan Gaddafi. Menurut Gaddafi, Dewan Keamanan PBB hanya berfungsi untuk anggota tetapnya. Sementara IMF, walau pun namanya internasional, IMF hanya mendahulukan kepentingan kelompok tertentu.
Dalam pertemuan hari pertama KTT Non Blok di Sharm el Sheik, kelompok Hamas Palestina mengeluarkan pernyataan tertulis mengimbau para pemimpin negara untuk membantu mengakhiri blockade di Jalur Gaza. Presiden Kuba Raul Castro menegaskan kembali dukungan Gerakan Non Blok terhadap warga Palestina dan “negara Arab yang diduduki”. Castro mengatakan, masalah ini tetap berada di agenda teratas Gerakan Non Blok. Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok kali ini telah menjembatani komunikasi negara-negara yang menghadapi ketegangan hubungan.
Perdana Menteri India Mahmohan Singh dan Perdana Menteri Pakistan Yousouf Raza Gilani bertemu untuk membicarakan kemungkinan perundingan damai. Menteri Luar Negeri India Shri Shivshankar Menon dan Menteri Luar Negeri Pakistan Salman Bashir, hari Selasa (14/07), sudah bertemu untuk membicarakan peristiwa serangan bom di Mumbai, November lalu. India menuding kelompok militan Lashkar-e-Taiba dari Pakistan mendalangi peristiwa tersebut.
Keanggotaan Gerakan Non Blok sejak berdirinya tahun 1961 bertambah dengan pesat. Pertambahan gerakan ini dapat dilihat dari peserta setiap konferensi tingkat tingkat tinggi yangdiadakanseperti:

KTT GNB I (1961)
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non Blok (GNB) I berlangsung di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 6 September 1961. sekitar 23 negara sepakat menjadi anggota GNB dalam konferensi yang diprakarsai lima pemimpin yang menjadi sponsor pendirian GNB itu adalah
• Presiden Soekarno (Indonesia)
• Presiden Gamal Abdul Naser (Mesir)
• Presiden Josep Broz Tito (Yugoslavia)
• PM Pandit Jawaharlal Nehru (India) dan
• Presiden Kwame Nkrumah (Ghana)
Tujuan KTT I ini guna mencetuskan prinsip politik bersama, yaitu bahwa politik berdasarkan koeksistensi damai, bebas blok, tidak menjadi anggota persekutuan militer dan bercita-cita melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi. KTT I ini merupakan kelanjutan dari KAA 1955 di Bandung. Dalam konferensi rasa, bantuan untuk kemajuan dan perkembangan serta perlucutan senjata. Pelaksanaan KTT I ini didorong oleh adanya krisis Kuba. Konferensi ini dihadiri oleh 25 negara dan menghasilkan Deklarasi Beograd yang intinya menyerukan untuk menghentikan perang dingin dan mendamaikan antara Amerika Serikat dan UniSoviet.

KTT GNB II (1964)
KTT II ini diselenggarakan pada tanggal 5 – 10 Oktober 1964 di Kairo Mesir, dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Naser. KTT ini dihadiri oleh 48 negara peserta dan 10 negara pengamatin imemberikan perhatian kepada masalah-masalah ekonomi. Dalam KTT yang diselenggarakan dua kali ini mulai tampak ada pertentangan antara kelompok negara modern dibawah pimpinan Nehru dan kelompok negara radikal dipimpin oleh Soekarno dan Nkrumah.

KTT GNB III (1970)
KTT III diselenggarakan di Lusaka, Zambia pada tanggal 8 – 10 September 1970, dipimpin oleh Presiden Kenneth Kaunda. Tema pokok KTT ini adalah permasalahan rezim resialis minoritas kulit putih di Afrika Selatan. KTT ini dihadiri oleh 54 negara peserta dan 9 negara pengamat.

KTT GNB IV (1973)
KTT IV berlangsung pada tanggal 5 – 9 September 1973 di Algiers, Aljazair dibawah pimpinan Presiden Houari Boumedienne. KTT terselenggara pada saat hubungan kedua blok membaik. Tema pokok KTT IV ini adalah masalah negara-negara melarat. KTT dihadiri oleh 75 negara peserta. Pengamat terdiri atas organisasi gerakan kemerdekaan dan pembebasan Afrika Selatan dan Amerika Latin.

KTT GNB V (1976)
KTT V dilaksanakan pada tanggal 16 – 19 Agustus 1976 di Colombo, Srilanka dipimpin oleh PM Ny. Sirimavo Bandaranaike. KTT ini mempertegas kepentingan negara-negara Non Blok yang dirugikan oleh tata ekonomi dunia yang tidak adil, yang dapat mengancam perdamaian dunia. KTT ini juga ditandai adanya persaingan antara sesama negara anggota Non Blok. India, Indonesia dan Yugo berusaha mencegah timbulnya perpecahan di antara mereka. Hasilnya dituangkan dalam “Deklrasi dan Program Aksi Colombo” yang intinya antara lain: melanjutkan dan meningkatkan program Gerakan Non Blok ke arah tata ekonomi dunia baru.

KTT GNB IV (1979)
KTT IV diselenggarakan di Havana, Cuba dipimpin oleh Presiden Fidel Castro. KTT ini diselenggarakan pada tanggal 3 – 7 September 1979 ini dihadiri oleh 94 negara peserta peninjau dari 20 negara dan 18 organisasi. KTT diliputi oleh pertentangan antara kelompok moderat dan radikal, tetapi telah berhasil merumuskan deklarasi politik yang berisi revolusi yang memperkuat prinsip-prinsip Non Blok terhadap dominasi ekonomi asing yang merugikan negara berkembang. Keanggotaan Kamboja belum dapat diselesaikan maka Kamboja hadir sebagai peninjau

KTT GNB VII (1983)
KTT VII yang sedianya akan diselenggarakan di Bagdad pada bulan September 1982 batal karena terjadi perang Irak – iran. Akhirnya diselenggarakan di India pada tanggal 7 – 12 Maret 1983, dipimpin oleh PM. Ny. Indira Gandhi. KTT ini dihadiri 101 negara dan memutuskan untuk memberikan dukungan penuh bagi rakyat Afganistan untuk memutuskan nasibnya sendiri, dengan sistem sosial ekonomi yang bebas dari campur tangan asing.

KTT GNB VIII (1986)
KTT VIII diselenggarakan di Harare, Zimbabwe dipimpin oleh PM robert Mugabe, pada 1 September 1986 – 6 September 1986 yang dihadiri oleh 101 negara. KTT tetap mendukung Afganistan dalam menentukan nasibnya sendiri

KTT GNB IX (1989)
KTT IX diselenggarakan pada tanggal 4 – 7 September 1989 di bawah pimpinan Presiden Dr.JanesDrnovsek.KTTinidihadirioleh102negara. Dalam KTT ini menetapkan bahwa untuk memperkuat setia kawan internasional dan kerjasama bagi pembangunan alih teknologi adalah mutlak serta perlunya dialog-dialog Selatan-Selatan. KTT juga membahas mengenai pelestarian lingkungan hidup, yaitu menghindarkan pencemaran terhadap air, udara, dan tanah serta menghindarkan perusakantanah dan pembabatan hutan.

KTT GNB X (1992)
KTT X diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada 1 September 1992 – 7 September 1992, dipimpin oleh Soeharto. KTT ini dihadiri oleh lebih dari 140 delegasi, 64 Kepala Negara. KTT ini menghasilkan “Pesan Jakarta” yang mengungkapkan sikap GNB tentang berbagai masalah, seperti hak azasi manusia, demokrasi dan kerjasama utara selatan dalam era pasca perang dingin.

Hasil KTT ini yang terpenting adalah :
• Hak azazi manusia dan kemerdekaan merupakan keabsahan universal dan percaya bahwa kemajuan ekonomi serta sosial akan memudahkan tercapainya semua sasaran. GNB menolak konsep mengenai hak asazi manusia dan demokrasi yang didiktekan oleh negara tertentu atas negara lain.
• Prihatin atas beban hutang dari negara-negara berkembang.
• Mendesak dilakukannya pembaruan ekonomi dunia guna memperkuat kemampuan PBB dalam meningkatkan kerjasama dan penggabungan internasional
• Menyerukan pengalihan anggaran militer untuk memudahkan peningkatan ekonomi, sosial dan negara-negara berkembang
• GNB memberikan perhatian terhadap masalah aparthid di Afrika Selatan di samping mengutuk terhadap pembasmian etnis Bosnia.
• Menyambut baik hasil Pertemuan Puncak Bumi di Rio de Jeneiro tentang lingkungan hidup dan pembangunan

KTT GNB XI (1995)
KTT XI diselenggarakan di Cartagena, Kolumbia yaitu Ernesto Samper Pizano 18 Oktober 1995 – 20 Oktober 1995. Pada waktu pembukaan KTT, dilakukan juga penyerahan ketua KTT sebelumnya yaitu dari Presiden Soeharto ke Presiden Kolumbia. KTT ini dihadiri oleh 113 Negara yang bertujuan memperjuangkan restrukturisasi dan demokratisasi di PBB.

KTT GNB XII (1998)
KTT XII diselenggarakan di Cairo Mesir pada tahun 2 September 1998 – 3 September 1998. KTT XI GNB ini dihadiri oleh 113 negara, bertujuan memperjuangkan demokratisasi dalam hubungan internasional.

KTT GNB XIII (2003)
KTT XII diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20 Februari 2003 – 25 Februari 2003. Resolusi KTT GNB Kuala Lumpur antara lain berisi penolakan tiga negara -- Iran, Irak dan Korea Utara , atas sebutan sebagai poros kejahatan (axis of evil) oleh Washington.

KTT GNB XIV (2006)
KTT XIV diselenggarakan di Havana, Kuba 11 September 2006 – 16 September 2006. Menghasilkan deklarasi yang mengutuk serangan Israel atas Lebanon, mendukung program nuklir Iran, mengritik kebijakan Negara Amerika Serikat, dan menyerukan kepada PBB agar lebih berpihak kepada negara kecil dan berkembang.

KTT GNB XV (2009)
KTT XIV diselenggarakan di Sharm El-Sheikh, Mesir tanggal 11-16 Juli 2009. Menghasilkan sebuah Final Document yang merupakan sikap, pandangan dan posisi GNB tentang semua isu dan permasalahan internasional dewasa ini. KTT ke-15 GNB menegaskan perhatian GNB atas krisis ekonomi dan moneter global, perlunya komunitas internasional kembali pada komitmen menjunjung prinsip-prinsip pada Piagam PBB, hukum internasional, peningkatan kerja sama antara negara maju dan berkembang untuk mengatasi berbagai krisis saat ini.
Terkait dengan dampak negatif krisis moneter global terhadap negara-negara berkembang, KTT ke-15 menegaskan pula perlunya GNB bekerja sama lebih erat dengan Kelompok G-77 dan China. Suatu reformasi mendasar terhadap sistem dan fondasi perekonomian dan moneter global perlu dilakukan dengan memperkuat peran negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan peran PBB.
KTT ke-15 GNB menyatakan bahwa GNB mendukung hak menentukan sendiri bagi rakyat, termasuk rakyat di wilayah yang masih di bawah pendudukan. Dalam konteks itu, GNB mendukung hak-hak rakyat Palestina dalam menentukan nasibnya sendiri, untuk mendirikan negara Palestina merdeka dan berdaulat dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota, serta solusi adil atas hak kembali pengungsi Palestina sesuai Resolusi PBB Nomor 194. GNB juga menolak segala bentuk pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur untuk tujuan mengubah peta demografis di dua wilayah tersebut. GNB juga meminta Israel melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan mundur dari Dataran Tinggi Golan hingga perbatasan 4 Juni 1967 dan mundur total dari sisa tanah Lebanon yang masih diduduki.
Konferensi Tingkat Menteri Gerakan Non-Blok ke 14
           
            Dari tanggal 17 hingga 19 Agustus di Durban, Afrika
Selatan diadakan konferensi tingkat menteri Gerakan Non Blok ke 14. Konferensi ini diadakan terutama untuk mempersiapkan KTT Gerakan Non Blok ke 14 tahun depan serta perayaan peringatan 50 tahun gerakan itu di Bandung. Sebab dulu di kota itulah diletakkan dasar Gerakan Non Blok yang dapat dikatakan hingga sekarang sebagai organisasinya negara-negara miskin, yang peranannya masih lemah di dalam menentukan arah politik dunia. Suatu saat mungkin Gerakan Non Blok dapat lebih perkasa didalam menentukan arah angin perpolitikan global dengan terlebih dahulu memperkuat secara ekonomi, politik dan militer negara-negara anggotanya, karena tanpa semua itu GNB masih berada dalam lingkaran setan keterbelakangan peran dan dibawah bayang-bayang dari organisasi-organisasi
politik dari negara maju yang sedemikian dominasinya.

            Dua produk pertama setelah berakhirnya Perang Dunia II adalah "Perang Dingin" dan "Gerakan Non Blok". Produk ini muncul karena adanya perang melawan kolonialisme dan rasisme serta tuntutan untuk mematuhi Piagam PBB. Tahun 1955 atas inisiatif PM India Jawaharlal Nehru 24 tokoh politik dari negara Asia dan Afrika melakukan pertemuan di Bandung. Pertemuan ini dalam sejarah dikenal sebagai Konferensi Asia-Afrika, yang dipimpin oleh tuan rumah Presiden Soekarno dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Sebagai pelopor sebuah kelompok alternative dalam politik dunia yang penting ketika itu, Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito juga mendukung gerakan ini. Pada pertemuan tahun 1956 di Yugoslavia dan 1961 di Kairo mereka mempersiapkan konferensi negara Non Blok pertama yang kemudian diselenggarakan bulan September 1961 di Beograd. Dalam menghadapi persenjataan atom AS, Uni Sovyet, Inggris dan Perancis, yang satu tahun kemudian diikuti oleh Republik Rakyat Cina, konferensi itu diakhiri dengan sebuah seruan pembatasan senjata.
             Kemerdekaan dan koeksistensi damai antara system masyarakat yang berbeda merupakan tujuan politik dan ideologi Gerakan Non Blok. Para anggota pendiri serta anggota baru sepakat untuk bekerja tanpa kedudukan, tanpa status formal dan tanpa agenda. Kepala Negara atau perdana menteri negara tuan rumah yang saat itu menjabat sekaligus menjadi ketua. Tugas sehari-hari dilakukan menteri luar negerinya dan wakil di PBB. Alasannya, dengan rotasi yang selalu dilakukan, orang luar juga dapat mengamati karakter dari gerakan ini. Periode sidang PBB yang teratur menawarkan waktu dan ruang yang cukup. Seluruh keperluan administratif dan
politik dari Gerakan Non Blok diatur di New York.
           
            Sejak runtuhnya Uni Sovyet, Gerakan Non Blok kehilangan pengaruhnya dalam perkembangan politik dunia. Selain Negara ambang industri seperti India dan Cina, gerakan ini menjadi kelompok negara miskin di dunia yang beranggotakan 114 negara. Keanggotaan Yugoslavia sejak 1992 untuk sementara dihentikan. Meski demikian negara-negara itu tetap mempertahankan organisasi dan tujuan mereka. Kali ini Afrika Selatan mengundang anggota organisasi itu untuk melakukan konfrensi tingkat menteri di Durban dari tanggal 17 hingga 19 Agustus mendatang. Kemudian dilanjutkan dengan konferensi tingkat pemerintahan untuk melakukan persiapan bagi penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika kedua tahun 2005 di Bandung yang diselenggarakan bersamaan waktunya dengan KTT Gerakan Non Blok ke 14.

Gerakan Non-Blok: Salah Satu Fokus Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Berbicara mengenai relevansi Gerakan Non-Blok sebagai salah satu fokus kebijakan luar negeri Indonesia sejatinya dirasakan sebagai sebuah retorika. Pasalnya, apapun perkembangan dunia yang terjadi sampai saat ini,
http://boenarcos.files.wordpress.com/2011/01/non-aligned-movement-stamps.jpg?w=345&h=171
GNB bukan mustahil akan selalu eksis di antara negara anggotanya. Ditambah lagi, GNB memiliki 118 negara anggota sekaligus menjadi kelompok negara berkembang terbesar di di dunia. Bahkan, bisa meluaskan kerjasamanya ke negara-negara lain yang bukan anggota seperti Rusia.
Meski terkesan retoris, eksistensi GNB bagi Indonesia kini bukannya tidak dapat dijelaskan. Ada beberapa angle yang bisa diambil untuk mengemukakan alasan mengenai pertanyaan seputar relevansi GNB seperti pada uraian berikut.
Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. Dalam KAA ini, dihasilkan Dasa Sila Bandung sebagai rumusan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara negara anggota. Tujuan awal GNB untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia di waktu itu dan berupaya menformulasikan kebijakan bersama negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka pada tataran hubungan internasional. Presiden Soekarno merupakan salah satu pendiri GNB selain Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Pada KTT I GNB di Beograd Yugoslavia tanggal 1-6 September 1961, ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada peran pasif dalam politik internasional, tetapi menempatkan negara secara independen sesuai kepentingan masing-masing negara anggota.
Oleh karenanya, GNB masih relevan dalam kebijakan luar negeri Indonesia karena dari latar belakang sejarah ini, terlihat peran dan kontribusi penting negara Indonesia dalam mendirikan GNB. Prinsip dasar GNB sejalan pula dengan kepentingan nasional Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia seperti yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Bahkan, menurut Jospeh Frankel, kepentingan nasional haruslah menjadi konsep kunci dalam setiap kebijakan luar negeri sebuah negara. Jadi, sayang dan kurang tepat rasanya jika kita menanggalkan GNB dalam kebijakan luar negeri Indonesia.
Relevan untuk Semua Negara Anggota
Prinsip dasar GNB dapat diaplikasikan pada rentang waktu yang tidak terbatas karena menyoal kepada peran aktif negara dalam politik internasional. Sebagai contoh, visi GNB dapat diperbarui untuk mengarah kepada kerjasama ekonomi internasional dan peningkatan potensi ekonomi anggota GNB. Pun, masalah-masalah yang diperhatikan GNB dapat lebih meluas saat ini karena adanya isu-isu keamanan non tradisional seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan teknologi informasi dan komunikasi, serta terorisme. Semuanya inilah yang perlu selalu dimasukkan dalam visi baru GNB sehingga dengan demikian, relevansi GNB di era sekarang tetap terlihat. Misalnya, yang ingin dibahas dalam KTT XIII GNB tahun 2003 di Kuala Lumpur adalah mengenai aspek-aspek revitalisasi GNB seperti penerapan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, peningkatan peran aktif Ketua GNB dalam proses penataan dunia yang adil dan damai, perbaikan mekanisme dalam menyelesaikan konflik internal antar anggota, dan melindungi negara anggota dari tekanan eksternal, serta menciptakan strategi jangka panjang, pendek, dan menengah sehingga peran GNB pada tingkat global akan terus relevan.
Nihal Rodrigo, Sekretaris Jenderal South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) menyatakan bahwa GNB masih relevan sampai sekarang karena sudah memiliki karakter politik sendiri dan kedudukannya sudah kuat. Gerakan Non-Blok merupakan kekuatan multipolar dan senantiasa menolak sistem bipolar yang merupakan ideologi utama semasa Perang Dingin berlangsung. Saat ini, ada beberapa perubahan yang dirasakan perlu menyangkut visi dan program GNB pasca perang Dingin, namun tidak sampai membuat relevansi GNB berkurang. Bahkan, keanggotan semakin bertambah dengan bergabungnya negara-negara yang baru merdeka di Afrika.
Peran GNB Semakin Luas
Selama masa Perang Dingin dan awal pembentukan GNB, keamanan tradisional adalah isu utama yang menonjol. Namun setelahnya hingga saat ini, isu ini mulai teralihkan kepada keamanan non-tradisional atau keamanan yang tidak mencakup isu militer. Misalnya, lingkungan hidup dan perubahan iklim, ketersediaan sumber daya alam, migrasi illegal, perdangan manusia dan obat terlarang, kesehatan manusia, dan bahkan kesenjangan ekonomi antara negara berkembang dengan negara maju.
Kini, setiap negara khususnya negara berkembang berusaha untuk mengatasi kesenjangan terhadap negara-negara maju. Salah satu caranya, dengan meraih Millenium Development Goals yang tak hanya bergerak di bidang ekonomi seperti pengentasan kemiskinan, tapi juga kesehatan seperti peningkatan kualitas gizi ibu dan anak-anak. Hal ini sejalan dengan hasil KTT XIV GNB di Havana tahun 2006 yang merumuskan “Declaration on The Purposes and Principles and The Role of The Non-Aligned Movement in The Present International Juncture”, khususnya dalam Dokumen I bagian 8q:
To respond to the challenges and to take advantage of the opportunities arising from globalization and interdependence with creativity and a sense of identity in order to ensure its benefits to all countries, particularly those most affected by underdevelopment and poverty, with a view to gradually reducing the abysmal gap between the developed and developing countries.
Dalam KTT Havana ini juga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataannya mengenai upaya negara berkembang dalam meningkatkan perekonomian. Sebab, masalah-masalah kemanusiaan akan dapat diatasi jika kesejahteraan masyarakat tercapai sementara di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, masih banyak rakyat yang hidup miskin. Presiden dalam kesempatan ini juga menyatakan agar negara maju dan kaya hendaknya lebih ramah dalam membantu negara berkembang, termasuk meningkatkan investasi, bertukar pengetahuan dan teknologi. Termasuk juga negara maju diharapkan mau membuka pasarnya untuk menerima impor barang dan hasil pertanian dari negara berkembang. Dan untuk negara-negara berkembang. Presiden Susilo mengingatkan bahwa masih banyak pencapaian yang harus dilakukan. Seperti melawan korupsi, memperbaiki sistem pemerintahan, mengolah sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Usaha GNB dalam mewujudkannya diakui pula oleh Sekretaris Jenderal Kofi Annan yang menyebutkan data bahwa kawasan Selatan-Selatan mengalami pertumbuhan tingkat perdagangan sebanyak 2 kali lipat usai KTT GNB di Havana.
 Gerakan Non-Blok dan Rusia: Sebuah Peluang Bagi Indonesia
Rusia kini tengah berupaya menjalin kerjasama dengan GNB atas dasar pertimbangan agenda internasional yang sama. Antara lain dalam menjaga perdamaian dan keamanan, perlucutan senjata dan non-proliferasi nuklir, termasuk fokus pada prospek hubungan dengan negara-negara Timur Tengah, serta persamaan keinginan untuk melakukan reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB dan atas kebijakan luar negerinya yang terlalu didominasi oleh Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Mesir Ahmad Abu-al-Ghayt, Menteri Luar Negeri Iran Manuchehr Mottaki, dan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez dalam perayaan Majelis Umum PBB ke-64.
Dengan kerjasama ini, diharapkan dapat membawa dampak yang menguntungkan bagi negara-negara anggota GNB termasuk Indonesia. Apalagi, hubungan Jakarta-Moskow sebelumnya pun sudah terjalin dengan baik. Tetapi, dengan partisipasi Rusia dalam GNB maka dapat berimbas kepada peningkatan kerjasama antara Indonesia-Rusia, baik di bawah hubungan bilateral kedua negara maupun di bawah payung GNB.
Sebagai contoh, memerangi terorisme merupakan tujuan bersama ketiga pihak. Khusus untuk Indonesia dan Rusia, pertemuan pertama Kelompok Kerja RI-Rusia mengenai Pemberantasan Terorisme telah dilakukan pada tanggal 22 November 2010 di Moskow. Adapun kerjasama ini didasari oleh kemiripan pandangan dan kebijakan dalam menangani terorisme yang dimiliki Rusia-Indonesia sehingga dapat memperkuat kesepakatan pengembangan kerjasama lewat forum diskusi, latihan bersama, dan peningkatan teknologi informasi.
Sementara itu, kerjasama internasional yang tidak kalah pentingnya bagi Indonesia dalam penanganan terorisme juga adalah melalui Gerakan Non Blok. Dalam hal ini, GNB menjadi wadah untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang akurat dan pragmatis. Sejak insiden serangan bom terbaru di Indonesia di Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriot tahun 2009, negara anggota GNB berkomitmen untuk melawan terorisme sesuai dengan peran dalam perdamaian dunia. Sehingga, para anggota GNB juga mendorong terbentuknya rancangan konvensi komprehensif mengenai terorisme internasional sekaligus mendorong terlaksananya Strategi Kontra Terorisme Global PBB.
Lebih lanjut, partisipasi Indonesia selama ini di GNB atas dasar kebijakan luar negeri yang independen dan kebijakan ekonomi yang pragmatis ternyata berdampak menguntungkan. Sebab, bersama negara India, Singapura, Malaysia, Pakistan, Iran, Mesir, Afrika Selatan dan Chile, Indonesia berhasil menjalin kerjasama dengan mengekspor barang ke Rusia dan bekerja sama juga di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Ini artinya, bahwa kerjasama Rusia dengan GNB akan menambah aktif peran GNB dalam politik internasional sekaligus akan mengaktifkan peran Indonesia pula secara tak langsung karena peran Indonesia yang juga penting dalam GNB.
Dalam KTT GNB ke-10 di Jakarta, pada tahun 1992, sebagian besar ketidakpastian dan keragu-raguan mengenai peran dan masa depan GNB berhasil ditanggulangi. Pesan Jakarta, yang disepakati dalam KTT GNB ke-10 di Jakarta, adalah dokumen penting yang dihasilkan pada periode kepemimpinan Indonesia dan memuat visi baru GNB, antara lain:
  • Mengenai relevansi GNB setelah Perang Dingin dan meningkatkan kerjasama konstruktif sebagai komponen integral hubungan internasional;
  • Menekankan pada kerjasama ekonomi internasional dalam mengisi kemerdekaan yang berhasil dicapai melalui perjuangan GNB sebelumnya;
  • Meningkatkan potensi ekonomi anggota GNB melalui peningkatan kerjasama Selatan-Selatan.
    Selaku ketua GNB waktu itu, Indonesia juga “menghidupkan kembali dialog konstruktif Utara-Selatan berdasarkan saling ketergantungan yang setara (genuine interdependence), kesamaan kepentingan dan manfaat, dan tanggung jawab bersama”. Selain itu, Indonesia juga mengupayakan penyelesaian masalah hutang luar negeri negara-negara berkembang miskin (HIPCs/ Heavily Indebted Poor Countries) yang terpadu, berkesinambungan dan komprehensif. Sementara guna memperkuat kerjasama Selatan-Selatan, KTT GNB ke-10 di Jakarta sepakat untuk “mengintensifkan kerjasama Selatan-Selatan berdasarkan prinsip collective self-reliance”. Sebagai tindak lanjutnya, sesuai mandat KTT Cartagena, Indonesia bersama Brunei Darussalam mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan-Selatan GNB.

Dalam kaitan dengan upaya pembangunan kapasitas negara-negara anggota GNB, sesuai mandat KTT GNB Ke-11, di Cartagena tahun 1995, telah didirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan-Selatan GNB (NAM CSSTC) di Jakarta, yang didukung secara bersama oleh Pemerintah Brunei Darussalam dan Pemerintah Indonesia. NAM CSSTC telah menyelenggarakan berbagai bidang program dan kegiatan pelatihan, kajian dan lokakarya/seminar yang diikuti negara-negara anggota GNB. Bentuk program kegiatan NAM CSSTC difokuskan pada bidang pengentasan kemiskinan, memajukan usaha kecil dan menengah, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam masa mendatang diharapkan negara-negara anggota GNB, non-anggota, sektor swasta dan organisasi internasional terdorong untuk terlibat dan berperan serta dalam meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan melalui NAM CSSTC. Upaya mengaktifkan kembali kerjasama Selatan-Selatan ini merupakan tantangan bagi GNB antara lain untuk menjadikan dirinya tetap relevan saat ini dan di waktu mendatang.

Munculnya tantangan-tantangan global baru sejak awal abad ke-21 telah memaksa GNB terus mengembangkan kapasitas dan arah kebijakannya, agar sepenuhnya mampu menjadikan keberadaannya tetap relevan tidak hanya bagi negara-negara anggotanya tetapi lebih terkait dengan kontribusinya dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Isu-isu menonjol terkait dengan masalah terorisme, merebaknya konflik intra dan antar negara, perlucutan senjata dan senjata pemusnah massal, serta dampak gobalisasi di bidang ekonomi dan informasi teknologi, telah menjadikan GNB perlu menyesuaikan kebijakan dan perjuangannya.  Dalam konteks ini, GNB memandang perannya tidak hanya sebagai obyek tetapi sebagai mitra seimbang bagi pemeran global lainnya.

Dalam kaitan ini, KTT ke-15 GNB di Sharm El-Sheikh, Mesir, yang diselenggarakan tanggal 11-16 Juli 2009 telah menghasilkan sebuah Final Document yang merupakan sikap, pandangan dan posisi GNB tentang semua isu dan permasalahan internasional dewasa ini. KTT ke-15 GNB menegaskan perhatian GNB atas krisis ekonomi dan moneter global, perlunya komunitas internasional kembali pada komitmen menjunjung prinsip-prinsip pada Piagam PBB, hukum internasional, peningkatan kerja sama antara negara maju dan berkembang untuk mengatasi berbagai krisis saat ini.
Terkait dengan dampak negatif krisis moneter global terhadap negara-negara berkembang, KTT ke-15 menegaskan pula perlunya GNB bekerja sama lebih erat dengan Kelompok G-77 dan China. Suatu reformasi mendasar terhadap sistem dan fondasi perekonomian dan moneter global perlu dilakukan dengan memperkuat peran negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan peran PBB.

KTT ke-15 GNB menyatakan bahwa GNB mendukung hak menentukan sendiri bagi rakyat, termasuk rakyat di wilayah yang masih di bawah pendudukan. Dalam konteks itu, GNB mendukung hak-hak rakyat Palestina dalam menentukan nasibnya sendiri, untuk mendirikan negara Palestina merdeka dan berdaulat dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota, serta solusi adil atas hak kembali pengungsi Palestina sesuai Resolusi PBB Nomor 194. GNB juga menolak segala bentuk pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur untuk tujuan mengubah peta demografis di dua wilayah tersebut. GNB juga meminta Israel melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan mundur dari Dataran Tinggi Golan hingga perbatasan 4 Juni 1967 dan mundur total dari sisa tanah Lebanon yang masih diduduki.

Dalam bidang politik, Indonesia selalu berperan dalam upaya peningkatan peran GNB untuk menyerukan perdamaian dan keamanan internasional, proses dialog dan kerjasama dalam upaya penyelesaian damai konflik-konflik intra dan antar negara, dan upaya penanganan isu-isu dan ancaman keamanan global baru. Indonesia saat ini menjadi Ketua Komite Ekonomi dan Social, Ketua Kelompok Kerja Perlucutan Senjata pada Komite Politik, dan anggota Komite Palestina.

Pada tanggal 17-18 Maret 2010 telah diselenggarakan Pertemuan Special Non-Aligned Movement Ministerial Meeting (SNAMMM) on Interfaith Dialogue and Cooperation for Peace and Development  di Manila. Pertemuan dihadiri oleh Presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo; Presiden Sidang Majelis Umum PBB (SMU-PBB), Dr. Ali Abdussalam Treki; Menlu Filipina, Alberto Romulo; dan Menteri Agama Mesir, Dr. Mahmoud Hamdy Zakzouk, dalam kapasitasnya sebagai Ketua GNB, serta delegasi dari 105 negara anggota GNB.

Secara umum, para delegasi anggota GNB yang hadir pada pertemuan tersebut sepakat, bahwa konflik di dunia saat ini banyak diakibatkan oleh kurangnya rasa toleransi. Disamping itu banyak negara anggota GNB menjelaskan berbagai aspek ketidakadilan politik, ekonomi dan sosial yang dapat memicu timbulnya ekstrimisme dan radikalisme.

Menlu RI dalam pertemuan tersebut menyampaikan capaian yang dilakukan Pemri dalam diskursus tersebut. Menlu RI juga menjelaskan bahwa saat ini dunia tengah menghadapi berbagai tantangan global. Untuk itu, dengan tekad yang kuat serta didasarkan atas kesamaan nilai yang dianut, diharapkan negara anggota GNB dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat internasional dalam membangun ”global resilience” untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia.

Menlu RI lebih lanjut menjelaskan pentingnya dialog antar peradaban dan lintas agama untuk meningkatkan people to people contact, menjembatani berbagai perbedaan melalui dialog dan menciptakan situasi yang kondusif pagi perdamaian, keamanan dan harmonisasi atas dasar saling pengertian, saling percaya dan saling menghormati.

Untuk itu, GNB seyogyanya terus melakukan berbagai upaya dan inisiatif konkrit dalam mempromosikan dialog dan kerjasama untuk perdamaian dan pembangunan. Dari pengalaman Indonesia memprakarsai berbagai kegiatan dialog lintas agama di berbagai tingkatkan, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya global dalam mempromosikan keharmonisan dan perdamaian di dunia.

Pertemuan SNAMMM mengesahkan beberapa dokumen sebagai hasil akhir yaitu: Report of the Rapporteur-General of the SNAMMM on Interfaith Dialogue and Cooperation for Peace and evelopment, dan Manila Declaration and Programme of Action on Interfaith Dialogue and Cooperation for Peace and Development.

 Indonesia akan menyelenggarakan 16th Ministerial Conference and Commemorative Meeting of the Non-Aligned Movement/Konferensi Tingkat Menteri ke-16 Gerakan Non Blok (KTM ke-16 GNB) dan sekaligus Pertemuan Peringatan 50 Tahun GNB di Bali pada tanggal 23 – 27 Mei 2011. Keistimewaan KTM ke-16 GNB adalah pelaksanaannya yang bertepatan dengan 50 tahun berdirinya GNB sejak terselenggaranya pada bulan September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Oleh karena itu, pelaksanaan KTM akan pula diikuti dengan Pertemuan Peringatan 50 tahun berdirinya GNB (Commemorative Meeting).

KTM ke-16 GNB yang mengangkat tema “Shared Vision on the Contribution of NAM for the Next 50 Years” merupakan pertemuan paruh waktu antar dua KTT dan agenda utamanya adalah mengulas perjalanan GNB pasca KTT di Sharm El Sheik, Mesir pada bulan Juli 2009. KTM ini akan menghasilkan dokumen akhir yang menjadi rujukan terkini bagi anggota GNB dalam pelaksanaan hubungan internasionalnya, sedangkan Commemorative Meeting akan menghasilkan Bali Commemorative Declaration (BCD) yang berisi visi GNB ke depan.

KTM ke-16 GNB kali ini mengundang partisipasi para Menteri Luar Negeri dari 118 negara anggota GNB dan 2 (dua) negara calon anggota, yaitu Fiji dan Azerbaijan yang akan dikukuhkan keanggotaannya pada acara tersebut. Selain Menteri Luar Negeri, turut diundang pula kehadiran delegasi dari 18 negara dan 10 organisasi pengamat, serta 26 negara dan 23 organisasi undangan.
Penyelenggaraan KTT Non blok
1. KTT Non blok I di Beograd (Yugoslavia), 1-6 September 1961.
2. KTT Non blok II di Kairo (Mesir), 5-10 Oktober 1964.
3. KTT Non blok III di Lusaka (Zambia), 8-10 September 1970.
4. KTT Non blok IV di Aljir (Aljazair), 5-9 Agustus 1973.
5. KTT Non blok V di Kolombo (Srilanka). 16 - 19 Agustus 1976.
6. KTT Non blok VI di Havana (Kuba), 3-9 September 1979.
7. KTT Non blok VII di New Delhi (India), 7-12 Maret 1983.
8. KTT Non blok VIII di Harare (Zimbabwe), 1-6 September 1986.
9. KTT Non blok IX di Beograd (Yugoslavia), 4-7 September 1989.
10. KTT Non blok X di Jakarta (Indonesia), 1-6 September 1992.
11. KTT Non blok XI di Cartagena (Kolombia), 16 - 22 Oktober 1995.
12. KTT Non blok XII di Durban (Afrika Selatan), 28 Agustus - 3 September 1998.

Pada tahun 1989 negara-negara komunis di Eropa Timur mengalami keruntuhan. Perkembangan situasi politik tersebut disusul bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Adanya perubahan di kebanyakan negara Eropa Timur tidak berarti organisasi Non blok harus membubarkan diri.
Di era pasca perang dingin, negara-negara Non blok justru harus memusatkan perhatiannya kepada seluruh persoalan dunia, seperti masalah penjajahan, ketidakadilan, ketimpangan sosial, dampak globalisasi ekonomi, dan penindasan hak asasi manusia.

VII.             Berita Terkait Anggota GNB dukung prakarsa Palestina di PBB

http://img.antaranews.com/new/2011/09/small/2011090602442811.jpg

Menteri luar negeri dan kepala delegasi dari negara-negara Non Blok berfoto bersama di depan gedung Parlemen Serbia, Beograd, Senin (5/9). Negara-negara Non-Blok memperingati 50 tahun KTT Non-Blok yang pertama yang diselenggarakan di ibukota Yugoslavia, Beograd pada September 1961. Gerakan Non Blok diprakarsai oleh Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India yang pertama Jawaharlal Nehru, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden Ghana yang pertama Kwame Nkrumah, dan Presiden Indonesia pertama Soekarno. (FOTO ANTARA/REUTERS/Marko Djurica/ox/11.)
Beograd (ANTARA News) - Gerakan Non-Blok (GNB) Selasa menegaskan dukungan bagi upaya Palestina untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pertemuan tingkat menteri di Beograd, kata Menteri Luar Negeri Mesir Mohammed Kamel Amr.

"Kami akan terus mendukung upaya Palestina dalam Sidang Majelis Umum ke-66 untuk pengakuan bagi Negara Palestina berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan untuk upaya Palestina sebagai anggota penuh PBB," kata Kamel Amr dalam konferensi pers di akhir pertemuan dua hari itu, lapor AFP.
Menteri Mesir, yang memimpin pertemuan Beograd itu, mengingatkan bahwa kebanyakan anggota GNB sudah mengakui negara Palestina.Namun ia tidak bisa mengkonfirmasi bahwa semua 118 negara anggota GNB akan memilih mendukung tawaran Palestina untuk keanggotaannya di PBB ketika Majelis Umum PBB bertemu pada akhir bulan ini.
Perundingan langsung antara Israel dan Palestina terhenti tak lama setelah diluncurkan kembali di Washington pada September lalu karena masalah pembangunan permukiman.
Karena kebuntuan dalam proses perdamaian, Otoritas Palestina meluncurkan sebuah prakarsa untuk memiliki negara Palestina yang diakui dengan perbatasan yang ada sebelum Perang Enam Hari 1967.
Pemimpin Palestina Mahmud Abbas akan menyampaikan tawaran untuk menjadi anggota penuh PBB itu pada 20 September di hadapan Majelis Umum meskipun mendapat penentangan dari Amerika Serikat dan Israel.
GNB di Beograd bertemu untuk memperingati 50 tahun pertemuan puncak pertama negara-negara itu yang diadakan di kota yang sama pada tahun 1961.Para pendiri gerakan ini adalah pemimpin Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, presiden pertama Ghana Kwame Nkrumah dan Presiden Indonesia pertama Soekarno.
Pertemuan tingkat menteri dua hari yang dibuka Senin terutama untuk menggelar upacara dan tidak akan berurusan secara mendalam dengan apa yang disebut Musim Semi Arab, gejolak yang terjadi di negara-negara Arab yang telah menggulingkan atau mengguncang rezim-rezim lama GNB seperti Mesir, Tunisia, Suriah, dan Libya. (AK/M016/K004)

VIII. PERKEMBANGAN GERAKAN NON BLOK TATANAN DUNIA, UTARA-SELATAN & GLOBALISASI

A.    PERKEMBANGAN TATANAN DUNIA, HUBUNGAN UTARA-SELATAN DAN MUNCULNYA KECENDERUNGAN YANG BERSIFAT GLOBAL DAN REGIONAL
1.    Gerakan Non Blok
·    Gerakan Non Blok (GNB) merupakan sebuah organisasi dari negara yang tidak memihak Blok Barat dan Blok Timur.
·    Penggagas dari Gerakan Non Blok adalah Presiden Soekarno (Indonesia), Presiden Josef Broz Tito (Yugoslavia), Presiden Gamal Abdel Nasser (Mesir), Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India), dan Perdana Menteri Kwame Nkrumah (Ghana).

Ketegangan-ketegangan akibat perang dingin dapat saja mengancam kemerdekaan nasional maupun keutuhan wilayah negara-negara yang baru merdeka. Dengan demikian munculnya Gerakan Non Blok berusaha untuk mencarikan alternatif lain untuk ikut memelihara perdamaian dan keamanan Internasional. Corak politik yang dijalankan oleh anggota-anggota Gerakan Non Blok adalah politik bebas aktif.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dari lima negara yang dilaksaakan di Beograd tahun 1961 berhasil meletakan prinsip-prinsip dasar dan tujuan pokok Gerakan Non Blok. Para anggota sepakat untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar yang meliputi:
·    Mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan prinsip-prinsip universal tentang kesamaan kedaulatan, hak dan martabat, antara negara-negara di dunia.
·    Kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas wilayah, persamaan derajat, dan kebebasan setiap negara untuk melaksanakan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan politik.
·    Kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah oleh bangsa lain.
·    Menghormati hak asasi manusia dan kemerdekaan yang fundamental.

·    Menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, perbedaan warna kulit termasuk zionis dalam segala bentuk, serta menentang segala bentuk ekspansi, dominasi serta pemuasan kekuatan.
·    Menolak pembagian dunia atas blok atau persekutuan militer yang saling bertentangan satu sama lainnya, menarik semua kekuatan militer asing dan mengakhiri pangkalan asing.
·    Menghormati batas-batas wilayah internasional yang sah dan telah diakui serta menghindari campur tangan atas urusan dalam negeri negara-negara lain.

·    Menyelesaikan persengketaan secara damai.
·    Mewujudkan suatu tata ekonomi dunia baru.
·    Memajukan kerja sama internasional berdasarkan asas persamaan derajat.

Adapun tujuan dari Gerakan Non Blok adalah:
·    Mendukung perjuangan dekolonisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, zionisme.
·    Merupakan wadah perjuangan sosial politik negara-negara yang sedang berkembang.
·    Mengurangi ketegangan antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet.
·    Tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata.

Di sela-sela puing kehancuran akibat Perang Dunia II, muncullah dua negara adidaya yang saling berhadapan. Mereka berebut pengaruh terhadap negara- negara yang sedang berkembang agar menjadi sekutunya. Dua negara adidaya itu ialah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Persaingan kekuatan di antara dua blok itu mengakibatkan terjadinya Perang Dingin (the Cold War).

Mereka saling berhadapan, bersaing, dan saling memperkuat sistem persenjataan. Setiap kelompok telah mengarahkan kekuatan bomnya ke negara lawan. Akibatnya, situasi dunia tercekam oleh ketakutan akan meletusnya Perang Dunia III atau Perang Nuklir yang jauh lebih mengerikan dibandingkan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Menghadapi situasi dunia yang penuh konflik tersebut, Indonesia menentukan sistem politik luar negeri bebas aktif. Prinsip kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia tersebut ternyata juga sesuai dengan sikap negara-negara sedang berkembang lainnya.

Oleh karena itu, mereka sepakat untuk membentuk suatu kelompok baru yang netral, tidak memihak Blok Barat ataupun Blok Timur. Kelompok inilah yang nantinya disebut kelompok negara- negara Non Blok.
Dengan demikian faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya Gerakan Non Blok adalah sebagai berikut.
1) Munculnya dua blok. yaitu Blok Barat di bawah Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia.
2) Adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang, sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia.
3) Ditandatanganinya “Dokumen Brioni” tahun 1956 oleh Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), PM Jawaharlal Nehru (India), Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), bertujuan mempersatukan negara-negara non blok.
4) Terjadinya krisis Kuba 1961 karena US membangun pangkalan militer di Kuba secara besar-besaran.
5) Pertemuan 5 orang negarawan pada sidang umum PBB di markas besar PBB, yaitu:
a) Presiden Soekarno (Indonesia),
b) PM Jawaharlal Nehru (India),
c) Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir),
d) Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), dan
e) Presiden Kwame Nkrumah (Ghana).
Berdirinya Gerakan Non Blok (Non Aligned Movement) diprakarsai oleh para pemimpin negara dari Indonesia (Presiden Soekarno), Republik Persatuan Arab–Mesir (Presiden Gamal Abdul Nasser), India (Perdana Menteri Pandith Jawaharlal Nehru), Yugoslavia (Presiden Joseph Broz Tito), dan Ghana (Presiden Kwame Nkrumah).

Kata “Non-Blok” diperkenalkan pertama kali[rujukan?] oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjelaskan lima pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchsheel (lima pengendali). Prinsip ini kemudian digunakan sebagai basis dari Gerakan Non-Blok. Lima prinsip tersebut adalah:
1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan.
2. Perjanjian non-agresi
3. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain
4. Kesetaraan dan keuntungan bersama
5. Menjaga perdamaian

Gerakan Non-Blok sendiri bermula dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Pendiri dari gerakan ini adalah lima pemimpin dunia: Josip Broz Tito presiden Yugoslavia, Soekarno presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru perdana menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana.
Gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada akhir tahun1960-an ketika anggota-anggotanya mulai terpecah dan bergabung bersama Blok lain, terutama Blok Timur. Muncul pertanyaan bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba bisa mengklaim dirinya sebagai negara nonblok. Gerakan ini kemudian terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan tahun 1979.


IX.       GERAKAN NON BLOK DALAM MASA KEPEMIMPINAN INDONESIA 1992 -1995

Politik non blok atau non alignment setelah Perang Dunia ke II, dimana ketika situasi politik internasional ditandai dengan adanya perundingan antar blok barat dan blok timur ditengah tengah perang dinginnya paham itu berkembanglah gagasan yang terwujud menjadikan Gerakan Non Blok ataupun Non Alignment Movement. 

Pengejawantahannya yang pertama adalah Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok di Beograd, Yugoslavia 1-6 September 1961. Gerakan Non Blok ini juga bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan pelaksanaan universal dari prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai, menentang imperialisme, kolonialisme, neokolomalisme, perbedaan warna kulit termasuk zionisme dan segala bentuk ekspansi, dominasi dan pemusatan kekuasaan.  Sedangkan beberapa tujuan lainnya adalah sebagai berikut yang mana memajukan usaha kearah perdamaian dunia dan hidup berdampingan secara damai dengan jalan memperkokoh peranan PBB menjadi alat yang lebih efektif bagi usaha usaha perdamaian dunia, menyelesaikan persengketaan internasional diantara negara-negara anggotanya secara damai dan juga mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang efektif.

Dalam perjalanan sampai dengan sekarang ini Gerakan Non Blok telah melakukan 10 KTT. Tiap KTT mempunyai warna dan ciri sendiri-sendiri. Dari warna dan ciri tersebut dapat diketahui partisipasi Gerakan Non Blok dalam turut memecahkan persoalan-persoalan dunia dengan tetap mengadakan konsolidasi terhadap tubuh Gerakan agar tetap mengadakan atau agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan pokok Non Blok.


Berdasarkan sikap dan posisi yang nampak dalam berbagai pertemuan Non Blok, secara garis besarnya terdapat 3 pengelompokan di dalam Gerakan Non Blok,
yaitu :
1.     Kelompok MAINSTREAM, yaitu kelompok yang ingin tetap mempertahankan  prinsip-prinsip dasar dan tujuan Gerakan Non Blok, dan yang termasuk dalam kelompok ini adalah antara lain ; INDONESIA, ARGENTINA, INDIA, BANGLADESH, GABON, PAKISTAN, SRILANKA, SENEGAL, TUNISIA, SAUDI ARABIA.
2.      Kelompok EKSTRIM KIRI, yaitu dalam kelompok ini termasuk juga negara yang mempunyai kerjasama di berbagai bidang dengan UNI SOVYET melalui perjanjian bilateral (Treaty on Friendship and Cooperation) yang terrnasuk dalam kelompok ini antara lain CUBA, AFGANISTAN, ANGOLA, VIETNAM dan LIBYA.
3.     Kelompok EKSTRIM KANAN, yaitu yang termasuk dalam kelompok ini antara lain MESIR, SINGAPURA, ZAIRE.

Sebelum kita membicarakan tentang apa saja yang telah dihasilkan selama Kepempinan Indonesia yang diketuai oleh Bapak Presiden Soeharto ada baiknya dipaparkan sedikit tentang KTT GNB yang ke 10 yang diselenggarakan tanggal 1-6 September 1992 yang lalu.

KTT GNB X yang dibuka secara resmi oleh Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB tanggal 1-6 September 1992, yang diikuti oleh 108 negara anggotanya mengusulkan kerjasama, alih pengalaman dan pengetahuan, dalam tiga hal yaitu : pangan, kependudukan dan pengurangan beban pembayaran utang luar negeri. Tiga hal ini adalah merupakan hal yang penting dan yang paling dulu harus ditangani secara serius.  Pesan Jakarta adalah merupakan hasil KTT Gerakan Non Blok di Jakarta tanggal 1-6 September 1992. Pesan Jakarta ini terdiri dari 27 butir yang terdiri dari berbagai masalah seperti: Ekonomi, Politik, Sosial budaya, Ilmu Pengetahuan danlain-lain dan beberapa diantaranya adalah :
ü GNB memberikan konstribusi untuk menimbulkan perbaikan bagi iklim politik Internasional.
ü GNB menghorrnati kedaulatan suatu negara, mentaati sepenuhnya prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
ü GNB ingin agar Israel mundur dari seluruh wilayah Arab yang didudukinya termasuk Yerussalem.
ü GNB menyarnbut baik kemajuan dalam pembatasan senjata konvensional dan nuklir.
ü GNB menyerukan dipercepatnya pembangunan negara-negara berkembang berdasarkan stabilitas, perturnbuhan dan distribusi.
ü GNB melihat kerjasama Selatan-Selatan penting untuk memajukan pembangunan sendiri dan mengurangi ketergantungan kepada Utara.
ü GNB menekankan kembali hak asasi manusia dan kebebasan fundamental kebenaran yang universal.
ü GNB menyatakan komitmennya konfersi dunia mengenai wanita 1995 –Aksi persamaan pembangunan dan perdamaian.
ü GNB yakin integrasi wanita yang sama dan sepenuhnya dalam proses pembangunan pada segala tingkatan merupakan sasaran GNB.
ü GNB memproyeksikan gerakan sebagai komponen konstruktif bersemangat dan sepenuhnya saling tergantung pada hubungan Internasional yang utama.

Peranan Kepemimpinan Indonesia dan Hasil-hasilnya
Dalam hal ini yang akan dijabarkan adalah yang mana Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB dan apa saja yang telah dihasilkannya sampai sekarang ini mulai dari berakhirnya KTT GNB ke-10 tanggal 1-6 September 1992 lalu.  Menurut Kepala Negara Bapak Presiden Soeharto bahwa GNB dalam era pasca perang dingin masih terus relevan, maka beliau selaku Ketua GNB telah memperlihatkan usaha dan niat yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali arah GNB dan mengembangkan melalui usaha nyata –Kerjasama Selatan-Selatan
-Menghidupkan kembali dialog Utara -Selatan.

Dalam kaitannya dengan hal yang disebutkan terakhir, Presiden menegaskan, bahwa agar Selatan tidak dianggap hanya bisa "Menuntut", maka pendekatan lama yang cenderung konfrontatif akan diganti dengan pendekatan kemitraan. Kesungguhan Kepala Negara untuk terus menjaga momentum diperlihatkan juga dengan penegasan, bahwa hasil-hasil KTT GNB X tidak akan ditangani secara umum, tetapi akan ditangani secara khusus. Pengangkatan Nana Sutresna sebagai "Kepala Staf" GNB, juga Prof. Widjojo Nitisastro sebagai koordinator tim-tim ahli, serta empat Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprodjo, Achmad Thahir, Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Hasnan Habib sebagai duta besar wilayah adalah bukti yang jelas adanya kesungguhan Indonesia dalam memimpin dan menyukseskan GNB.

Oleh karena itu kita dapat melihat hasil-hasil yang akan dicapai setelah KTT GNB X 1992 dalam kepemimpinan Indonesia dengan Bapak Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB.  Banyak yang telah dihasilkan sampai sekarang ini sebagai contoh adalah :

1.     Gerakan Non Blok putuskan untuk mengirim utusan Palestina ke negara-negara Arab adalah untuk langsung terlibat dalam negosiasi-negosiasi yang mendukung usaha Palestina memperoleh haknya kembali yang mana keputusan yang diambil oleh Ketua GNB -Presiden Soeharto mendapat dukungan dari Menlu Palestina Farouk Kaddoomi seusai sidang Komite Palestina GNB di Bali yang dalam hal ini menurutnya keputusan tersebut menunjukkan dukungan Gerakan Non Blok kepada rakyat Palestina dalam memperoleh haknya kembali dan akan berusaha membuat warga Israel mundur dari kawasan yang diduduki. Komite Palestina GNB terdiri dari Aljazair, India, Bangladesh, Senegal, Gambia, Zimbabwe, Palestina dan Indonesia, komisi GNB untuk Palestina diketuai oleh Indonesia.

2.     Gerakan Non Blok ingin berdialog dengan Peserta KTT G7 di TOKYO.  Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB dalam dialog tersebut sebenarnya ingin menyampaikan berbagai masalah terutama yang tercantum dalam PesanJakarta (the Jakarta Messages), dimana salah satu hasil KTT-GNB di Jakarta tahun 1992 adalah negara negara GNB akan mengadakan kerjasama misalnya negara Afrika akan mengirimkan petani atau petugas Keluarga Berencana ke Indonesia untuk melakukan magang.  Namun karena Indonesia dan negara Afrika itu tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai program magang ini, maka akan dicari Negara ketiga terutama negara maju yang bersedia membiayai pengiriman petani Afrika ke Indonesia. Dialog negara maju dan berkembang yang disebut sebagai dialog Utara Selatan. Dialog yang diharapkan akan tercapai itu ternyata tidak dapat dicapai sehubungan dengan tidak diundangnya Presiden Soeharto sebagai ketua GNB dalam KTT G-7 di Tokyo. Sikap negara maju yang mengabaikan niat baik Gerakan Non Blok untuk menyampaikan suaranya dalam kesempatan KTT G-7 di Jepang disesalkan oleh pemerintah Republik Indonesia.  Apa yang hendak disampaikan adalah buah pikiran negara anggota GNB terhadap keadaan dunia saat ini, situasi dunia yang tengah dihadapi dan usulan terhadap upaya bersama yang dapat dijalin oleh negara maju maupun negara sedang berkembang. Kelompok G-7 dalam hal ini terdiri dari Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, March 11, Italia, Jepang dan Amerika Serikat.

3. Upaya Penyelesaian Hutang Negara Negara Selatan
Beban hutang negara negara Non Blok adalah masalah yang cukup penting untuk dibahas dan dicari penyelesaiannya. Mengenai masalah beban hutang negaranegara dunia ketiga ini cukup banyak mendapat sorotan dan diharapkan agar dibawah kepemimpinan Indonesia, masalah hutang  yang menjadi salah satu agenda utama KTT Non Blok ke X bias diselesaikan dengan terobosan-terobosan yang cukup berarti. Dan untuk mewujudkan hal ini Presiden Soeharto mengundang Negara-negara untuk berbagi pengalaman dimana Indonesia sebagai Negara penghutang pada Negara-negara lain dinilai oleh Bank Dunia dapat membayar hutangnya sesuai waktu yang telah ditentukan.
          Presiden Soeharto juga kembali mengungkapkan pandangan-pandangannya yang telah diungkapkan pada saat menerima sejumlah kepala negara di New York, dimana Presiden Soeharto mengingatkan kembali negara maju untuk memenuhi komitmennya menyisihkan 0,7 % dari GNP mereka bagi membutuhan negara berkembang. Namun sejauh ini baru sekitar 0,37 % yang telah diberikan. Dengan demikian masih ada kekurangan 0,3 -0,4 % atau sekitar 50 Milyard dollar Amerika dari keseluruhan komitmen yang mereka berikan .
          Presiden Soeharto juga menekankan pentingnya kerjasama selatan-selatan, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah sosio ekonomi tetapi juga melalui kerjasama konkret antara selatan -selatan untuk memberi bobot dalam dialog dengan utara. Kepala negara mengingatkan negara maju yang disebut kelompok utara dan negara berkembang termasuk negara selatan saling membutuhkan antara lain karena nasib dan kepentingan mereka sangat terkait satu sama lainnya.
    Negara selatan tidak akan dapat mencapai sasarannya dalam pembangunan bila negara utara tidak berusaha menciptakan lingkungan eksternal yang mendukung pembangunan di selatan. Namun dipihak lain negara utara dan negara industri maju akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonominya tanpa adanya stabilitas dan pembangunan di selatan. Jika selatan sampai kehilangan pasar yang luas dan vital.
    Menurut presiden Soeharto cara bijaksana adalah kedua pihak harus
menyadari saling ketergantungan antar mereka dan selanjutnya bersama sama menghasilkan cara pemecahan bersama dalam menghadapi tantangan tantangan berat dalam masa krisis sekarang ini.

4. Bantuan untuk Petani Afrika
     Presiden Soeharto secara khusus mengundang Brunei untuk turut serta dalam kerjasama selatan-selatan. Dalam kerangka kerjasama ini, Indonesia secara konkret menawarkan untuk menukar pengalaman dalam upaya meningkatkan produk sokongan kepada negara Negara Afrika yang mengalami kelaparan dewasa ini. Indonesia rnengundang para petani negara Afrika itu untuk melihat secara langsung secara praktek ditengah tengah petani Indonesia. Dalam hal ini Brunei diminta memberikan dana untuk membiayai perjalanan para petani Afrika itu ke Indonesia, karena baik negara-negara Afrika itu maupun Indonesia tidak mampu membiayai program ini.
    Dengan demikian diharapkan negara negara utara dapat merealisasikan kesanggupan mereka untuk memenuhi sasaran yang telah disepakati bagi pembangunan resmi dan Presiden Soeharto menegaskan yang harus dipahami setiap negara adalah kedaulatan menentukan sistem sosial ekonomi dan politik nasionalnya masing masing.

5. Pidato pada KTT Pernbangunan Sosial di Kopenhagen, Denmark
     KTT yang diadakan oleh PBB di Kopenhagen telah memberikan kesempatan dan merupakan momentum yang tepat bagi Presiden Soeharto sebagai pemipinan Gerakan Non Blok dengan rnernberikan pidato pertama yang menyerukan kerjasama diantara negara maju dan negara berkembang untuk memperbaiki nasib orang miskin yang jumlahnya sekitar 1 Milyard didunia ini.
     Pengalaman umumnya negara negara anggota GNB bahwa sekalipun upaya- upaya mencapai pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting tetapi hal itu bukanlah merupakan tujuan utama dari pembangunan, melainkan kebijakan pembangunan juga harus menempatkan manusianya sebagai pusat perhatiannya. Masalah kemiskinan dan pengangguran haruslah mendapat prioritas utama sebagai dapat saja menjadi salah satu penyebab instabilitas.
     Masalah yang harus mendapat perhatian khusus adalah hutan luar negeri, sistem perdagangan bebas serta pengendalian jumlah penduduk khususnya juga masalah keamanan pangan di Afrika. GNB telah mencoba meringankan kemiskinan melalui berbagai cara seperti peningkatan produksi pangan dan dalarn hal ini mengharapkan kerjasarna maksimal dari PBB sebagai badan dunia untuk memainkan peranan yang lebih penting dengan mencoba mewujudkan tatanan Tata Dunia Baru dalam usaha memecahkan masalah keterbelakangan dan kemiskinan.

6. Pertemuan Informal Negara Berpenduduk Banyak
     Ditengah tengah KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen, Presiden Soeharto sebagai pemimpin GNB telah meluangkan waktu untuk mengadakan pertemuan informal dengan 9 negara yang memiliki penduduk terbanyak didunia yaitu, Indonesia, Bangladesh, Brazil, Cina, Mesir, India, Meksiko, Nigeria dan Pakistan. Pertemuan informal ke 9 negara berkembang tersebut membahas masalah pendidikan bagi semua (Education For All) yang diselenggarakan oleh Badan-Badan PBB yaitu UNESCO, UNICEF, UNFPA dan UNDP. Gerakan Non Blok memandang perlu bahwa pendidikan merupakan landasan penting bagi upaya meningkatkan kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan.
      Program konkrit dari pernyataan tersebut adalah dalam realisasinya mengadakan program wajib belajar seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan informal ini akan dilanjutkan di Bali, bulan September yang akan datang.

7. Kunjungan Pemimpin Gerakan Non Blok ke Zagreb, Kroasia dan Sarajevo, Bosnia Sesudah KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen, pemimpin GNB telah mengadakan kunjungan yang dinilai oleh PBB sekalipun sangat berani dan beresiko tinggi yaitu ke Kroasia dan Sarajevo yang tengah dilanda peperangan antar etnis. Setelah kujungan resminya selama 2 hari di Zagreb, kemudian diikuti dengan kunjungan selama 6 jam ke Sarajevo, Bosnia. Dalam pernyataan selaku pemimpin GNB, presiden Soeharto telah menyuarakan pandangan GNB terhadap bekas salah satu negara pendiri GNB yaitu Yugoslavia terdahulu, yaitu bahwa tidak ada pihak yang dapat menyelesaikan pertikaian etnis diantara mereka kecuali oleh para pemimpin negara-negara kawasan bekas Yugoslavia sendiri. Gerakan Non Blok akan mencoba membantu semampu mungkin tanpa ikut campur secara langsung melalui jalan jalan diplomatik yang syah dan sesuai dengan prinsip GNB itu sendiri. Secara moril kunjungan pemimpin GNB ini dianggap sebagai dorongan dan perhatian bahwa GNB sangat prihatin akan masalah yang berkepanjangan yang belum terselesaikan sampai sekarang.


Prospek dan Tindak Lanjutnya

          Dalam prospek tindak lanjut ini dipertanyakan apakah Gerakan Non Blok akan diteruskan, karena pada satu sisi masalah pertentangan antara blokBarat dan blok Timur sudah berakhir. Presiden Soeharto mengatakan “Selama Perdamaian Dunia terancam kemerdekaan bangsa berkembang, aspirasi rakyat terhambat dan ketidak adilan ekonomi masih berlanjut maka selam aitu juga GNB tetap berada digaris depan untuk berjuang menentangnya”.
 Bouthros-Ghali mengatakan gerakan Non Blok harus tetap ada walaupun telah usai dekolonisasi dan pendekatan timur barat yang diikuti lenyapnya blok persekutuan politik dan keamanan global. Non Blok harus tetap pada 5 prinsip politiknya yaitu:
- Tidak bersekutu dalam konteks konfrontasi timur barat.
- Bersekutu daa perjuangan arti kolonial
- Tidak terlibat dalam persekutuam militer multilateral
- Tidak terlibat dalam persekutuan militer bilateral dengan suatu negara adidaya
- Tidak memberi tempat pada suatu pangkalan militer suatu negara adidaya

Gerakan Non Blok juga jangan menghilangkan visi dan jangan disibukkan  dengan pertentangan anggota dan tidak direpotkan oleh percekcokan tentang prioritas dan prinsip dasar GNB disejajarkan dengan wujud dan cita-cita luhur dari piagam PBB.
Gerakan Non Blok dalam kepemimpinan Indonesia yang diketuai oleh Presiden Soeharto telah memperlihatkan niat dan usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali kearah Gerakan Non Blok yang seutuhnya dan berusaha
mengembangkan usaha-usaha nyata seperti kerjasama selatan-selatan dan selain itu juga menghidupkan kembali dialog utara-selatan.
Untuk penyelesaian hutang negara-negara selatan yang dari waktu kewaktu jumlah semakin membesar dan semakin melilit, Indonesia sebagai negara pemimpin Gerakan Non Blok dihadapkan pada tantangan-tantangan yang cukup berat.
Penyebabnya tidak saja diakibatkan oleh kesulitan ekonomi negara-negara maju tetapi juga dengan semakin umumnya pola menjadikan uang sebagai komoditi. Keduanya menjadikan dana dunia semakin terbatas dalam situasi seperti ini, mengingat jumlah Negara selatan sendiri relatif banyak, berarti diantara mereka sendiri amat mungkin terjadi persainganketat karena masing-masing akan mendahulukan kepentingan nasionalnya. Terdapat tendensi bahwa Gerakan Non Blok ini telah bergerak dari gerakan yang bersifat politis menuju gerakan yang bersifat mitra dan lebih terfokus semula yaitu menentang blok politis yang ada.

 

 


Daftar Pustaka
http://jewushka.wordpress.com/2011/01/13/gerakan-non-blok-salah-satu-fokus-kebijakan-luar-negeri-indonesia/
 http://id.wikipedia.org/
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4489303,00.html
http://garuda-bangsa.blogspot.com/2010/03/keanggotaan-gerakan-non-blok-sejak.html

pada tanggal 18-24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 Kepala Negara dan Kepala Pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja mencapai kemerdekaannya. KAA ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berupaya menformulasikan kebijakan bersama negara-negara baru tersebut pada tataran hubungan internasional. KAA menyepakati ’Dasa Sila Bandung’ yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Sejak saat itu proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan, dan dalam proses ini tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB.

GNB berdiri saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, Yugoslavia, 1-6 September 1961. KTT I GNB dihadiri oleh 25 negara yakni Afghanistan, Algeria, Yeman, Myanmar, Cambodia, Srilanka, Congo, Cuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iraq, Lebanon, Mali, Morocco, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia dan Yugoslavia. Dalam KTT I tersebut, negara-negara pendiri GNB ini berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan dan bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratik dalam membangun upaya kerjasama di antara mereka. Pada KTT I juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya.

GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. KAA tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung dan menghasilkan ‘Dasa Sila Bandung’ yang menjadi prinsip-prinsip utama GNB, merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai penting GNB tidak sekedar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi terlebih-lebih mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.  
II.          Tujuan GNB
Tujuan GNB mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan ke luar.
1.     Tujuan ke dalam, yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju.
2.     Tujuan ke luar, yaitu berusaha meredakan ketegangan antara blok Barat dan blok Timur menuju perdamaian dan keamanan dunia.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara-negara Non blok menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT). Pokokpembicaraan utama adalah membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tujuan Non blok dan ikut mencari solusi terbaik terhadap peristiwa-peristiwa intemasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.
Tujuan utama GNB semula difokuskan pada upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan dan integritas nasional negara-negara anggota. Tujuan penting lainnya adalah penentangan terhadap apartheid; tidak memihak pada pakta militer multilateral; perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme; perjuangan menentang kolonialisme,  neo-kolonialisme, rasisme, pendudukan dan dominasi asing; perlucutan senjata; tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara damai; penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional; pembangunan ekonomi-sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional; serta kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak. Sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB. Untuk itu, GNB dan Kelompok 77 (Group of 77/G-77) telah mengadakan serangkaian pertemuan guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru (New International Economic Order).
Menyusul runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan kekuatan militer-politik komunisme di Eropa Timur, muncul perdebatan mengenai relevansi, manfaat dan keberadaan GNB. Muncul pendapat yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya sistem bipolar, eksistensi GNB telah tidak bermakna. Namun, sebagian besar negara mengusulkan agar GNB menyalurkan energinya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dunia pasca Perang Dingin, di mana ketegangan Utara-Selatan kembali mengemuka dan jurang pemisah antara negara maju dan negara berkembang menjadi krisis dalam hubungan internasional. Perhatian GNB pada masalah-masalah terkait dengan pembangunan ekonomi negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup, telah menjadi fokus perjuangan GNB di berbagai forum internasional pada dekade 90-an.   

III.     Prinsip dasar Non-Blok
Non-Blok didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung pada bulan April 1955 di Bandung (Inodesia). Substansi Dasasila Bandung berisi tentang “pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerja sama dunia”. Dasasila Bandung memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru, sebagai berikut :

1)    Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asa-asa yang termuat didalam piagam PBB.
2)    Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3)    Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.
4)    Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam persoalan-persoalan dalam negeri negara lain.
5)    Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara individu maupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.
6)    (aTidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.
7)    Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas territorial atau kemerdekaan politik suatu Negara.
8)    Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian masalah hokum, ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.
9)    Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
10)     Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.


IV.     Pendiri gerakan Non-Blok

Gerakan Non-Blok (GNB) (bahasa Inggris: Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin “kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok” dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, zionisme, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik.[1] Mereka merepresentasikan 55 persen penduduk dunia dan hampir 2/3 keangotaan PBB. Negara-negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) Non-Blok termasuk Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia.

Anggota-anggota penting di antaranya Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat Cina. Meskipun organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi aliansi yang dekat seperti NATO atau Pakta Warsawa, negara-negara anggotanya tidak pernah mempunyai kedekatan yang diinginkan dan banyak anggotanya yang akhirnya diajak beraliansi salah satu negara-negara adidaya tersebut. Misalnya, Kuba mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Atau India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama beberapa tahun. Lebih buruk lagi, beberapa anggota bahkan terlibat konflik dengan anggota lainnya, seperti misalnya konflik antara India dengan Pakistan, Iran dengan Irak. Gerakan ini sempat terpecah pada saat Uni Soviet menginvasi Afganistan pada tahun 1979. Ketika itu, seluruh sekutu Soviet mendukung invasi sementara anggota GNB, terutama negara dengan mayoritas muslim, tidak mungkin melakukan hal yang sama untuk Afghanistan akibat adanya perjanjian nonintervensi.





V.          Anggota Gerakan Non-Blok
Pasca Perang Dunia II muncul dua blok raksasa dunia, yaitu blok Barat dan blok Timur. Blok Barat yang berhaluan liberalis dan kapitalis dipimpin Amerika Serikat, dengan anggotanya Inggris, Prancis, Belanda, Italia, Jerman Barat, Kanada, Belgia, Australia, Norwegia, Turki, Yunani, dan Portugal. Blok Timur yang berhaluan komunis dipimpin Uni Soviet dengan anggota, seperti Polandia, Jerman Timur, Hongaria, Bulgaria, Rumania, Cekoslowakia, dan Albania.
Blok Barat dan blok Timur selalu terlibat dalam ketegangan yang berlanjut pada “perang dingin”. Ketegangan tersebut disebabkan adanya perbedaan ideologi, saling berlomba senjata nuklir, perluasan lingkungan dan rivalitas blok melalui pembentukan pakta milker yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.
Untuk meredakan ketegangan di antara dua blok, negara-negara yang cinta damai mengupayakan berbagai pertemuan untuk mencari solusi terbaik guna mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia. Pada tahun 1955 beberapa negara Asia dan Afrika mengikuti Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Demikian juga pada tahun 1956, negara wan Yugoslavia, Indonesia dan India melakukan pertemuan di Pulau Brioni (Yugoslavia) yang mencetuskan ide pembentukan Gerakan Negara-negara Non blok.
Gerakan Non blok merupakan wadah negara-negara yang tidak memasuki blok Barat ataupun blok Timur. Gerakan Non blok tidak diartikan sebagai netralisme, tetapi aktif sebagai subjek yang ikut berperan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa internasional. Negara-negara Non blok tidak ingin dijadikan obyek kepentingan dua raksasa dunia dalam pergolakan politik internasional. Negara-negara ini pun tidak mau diombang-ambingkan dua ideologi raksasa yang sedang berlomba berebut pengaruh.
Tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pemrakarsa berdirinya Non blok lebih dikenal sebagai The Initiative of Five, yaitu
1. Presiden Soekarno (Indonesia),
2. Presiden Yosep Broz Tito (Yugoslavia),
3. Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir),
4. Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India),
5. Perdana Menteri Kwame Nkrumah (Ghana).


Sekretaris Jendral Gerakan Non-Blok

Nama
Asal Negara
Mulai
Akhir
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Flag_of_Cuba.svg/22px-Flag_of_Cuba.svg.png Kuba
1998
2003
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Flag_of_Cuba.svg/22px-Flag_of_Cuba.svg.png Kuba

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Flag_of_Cuba.svg/22px-Flag_of_Cuba.svg.png Kuba
sekarang






VI.     Kegiatan GNB & KTT Gerakan Non Blok Digelar

Logo KTT Gerakan Non Blok di Mesir 2009

KTT Gerakan Non Blok ke-15 digelar di Sharm el Sheik, Mesir, tanggal 15 dan 16 Juli ini. Lebih dari 50 pemimpin negara berkembang membicarakan tindakan mengatasi krisis ekonomi global guna mencegah terulangnya krisis.

Dunia memerlukan sistem keuangan yang lebih adil terhadap negara berkembang, demikian disepakati para pemimpin negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok di Sharm el Sheik, Mesir, hari Rabu (15/07).
Dalam kesempatan itu, Presiden Kuba Raul Castro mengatakan bahwa negara berkembanglah yang paling menderita akibat krisis keuangan. “Dan seperti biasanya, negara kaya merupakan penyebab krisis, yang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi internasional yang tidak logis, yang tergantung pada prinsip pasar buta dan konsumsi, dan kekayaan pihak tertentu,“ tambah Castro. Castro juga menyerukan dibentuknya “sistem ekonomi berimbang“.
Krisis keuangan global juga berdampak buruk pada Kuba. Negara kecil di kepulauan Karibia itu mengalami penurunan produksi dalam negeri dan terpaksa menutup sejumlah pabriknya. Mesir juga mengalami hal mirip. “Kami menghadapi bagian terbesar dampak krisis, tekanan dan penderitaannya,“ ungkap Presiden Mesir Hosni Mobarak. Mesir tahun ini mendapat giliran untuk memimpin organisasi Gerakan Non Blok, setelah sejak tiga tahun lalu dipegang oleh Kuba. 
“Kami menyerukan adanya sistem baru di bidang politik internasional, ekonomi dan perdagangan. Sistem yang lebih berimbang supaya dapat mencegah diskriminasi dan standar ganda, memenuhi kepentingan semua pihak, mempedulikan negara berkembang, dan menciptakan perundingan demokratis antara negara kaya dan miskin,“ demikian dikatakan Hosni Mobarak.
Sementara itu, Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo, yang juga hadir mengatakan, “Masalah yang menimpa kemanusiaan ini sangat parah. Bukan saatnya lagi untuk menerapkan ideologi dengan kaku, sementara orang-orang miskin semakin menderita.” Macapagal-Arroyo menambahkan, Gerakan Non Blok dapat memberikan reaksi lebih baik dengan berbicara “satu suara”.
Pemimpin Libya Muammar Gaddafi juga memberikan pidato di depan para pemimpin negara berkembang yang hadir di pertemuan puncak di Sharm el Sheik. Gaddafi menyerukan Gerakan Non Blok untuk membentuk dewan keamanan sendiri sebagai penyeimbang Dewan Keamanan PBB. Dikatakannya, “Dewan Keamanan PBB tidak punya kekuasaan terhadap negara-negara terkuat dunia.”
“Kita tidak punya akses menuju organisasi internasional, seperti Dewan Keamanan PBB dan Dana Moneter Internasional,” demikian ditambahkan Gaddafi. Menurut Gaddafi, Dewan Keamanan PBB hanya berfungsi untuk anggota tetapnya. Sementara IMF, walau pun namanya internasional, IMF hanya mendahulukan kepentingan kelompok tertentu.
Dalam pertemuan hari pertama KTT Non Blok di Sharm el Sheik, kelompok Hamas Palestina mengeluarkan pernyataan tertulis mengimbau para pemimpin negara untuk membantu mengakhiri blockade di Jalur Gaza. Presiden Kuba Raul Castro menegaskan kembali dukungan Gerakan Non Blok terhadap warga Palestina dan “negara Arab yang diduduki”. Castro mengatakan, masalah ini tetap berada di agenda teratas Gerakan Non Blok. Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok kali ini telah menjembatani komunikasi negara-negara yang menghadapi ketegangan hubungan.
Perdana Menteri India Mahmohan Singh dan Perdana Menteri Pakistan Yousouf Raza Gilani bertemu untuk membicarakan kemungkinan perundingan damai. Menteri Luar Negeri India Shri Shivshankar Menon dan Menteri Luar Negeri Pakistan Salman Bashir, hari Selasa (14/07), sudah bertemu untuk membicarakan peristiwa serangan bom di Mumbai, November lalu. India menuding kelompok militan Lashkar-e-Taiba dari Pakistan mendalangi peristiwa tersebut.
Keanggotaan Gerakan Non Blok sejak berdirinya tahun 1961 bertambah dengan pesat. Pertambahan gerakan ini dapat dilihat dari peserta setiap konferensi tingkat tingkat tinggi yangdiadakanseperti:

KTT GNB I (1961)
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non Blok (GNB) I berlangsung di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 6 September 1961. sekitar 23 negara sepakat menjadi anggota GNB dalam konferensi yang diprakarsai lima pemimpin yang menjadi sponsor pendirian GNB itu adalah
• Presiden Soekarno (Indonesia)
• Presiden Gamal Abdul Naser (Mesir)
• Presiden Josep Broz Tito (Yugoslavia)
• PM Pandit Jawaharlal Nehru (India) dan
• Presiden Kwame Nkrumah (Ghana)
Tujuan KTT I ini guna mencetuskan prinsip politik bersama, yaitu bahwa politik berdasarkan koeksistensi damai, bebas blok, tidak menjadi anggota persekutuan militer dan bercita-cita melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi. KTT I ini merupakan kelanjutan dari KAA 1955 di Bandung. Dalam konferensi rasa, bantuan untuk kemajuan dan perkembangan serta perlucutan senjata. Pelaksanaan KTT I ini didorong oleh adanya krisis Kuba. Konferensi ini dihadiri oleh 25 negara dan menghasilkan Deklarasi Beograd yang intinya menyerukan untuk menghentikan perang dingin dan mendamaikan antara Amerika Serikat dan UniSoviet.

KTT GNB II (1964)
KTT II ini diselenggarakan pada tanggal 5 – 10 Oktober 1964 di Kairo Mesir, dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Naser. KTT ini dihadiri oleh 48 negara peserta dan 10 negara pengamatin imemberikan perhatian kepada masalah-masalah ekonomi. Dalam KTT yang diselenggarakan dua kali ini mulai tampak ada pertentangan antara kelompok negara modern dibawah pimpinan Nehru dan kelompok negara radikal dipimpin oleh Soekarno dan Nkrumah.

KTT GNB III (1970)
KTT III diselenggarakan di Lusaka, Zambia pada tanggal 8 – 10 September 1970, dipimpin oleh Presiden Kenneth Kaunda. Tema pokok KTT ini adalah permasalahan rezim resialis minoritas kulit putih di Afrika Selatan. KTT ini dihadiri oleh 54 negara peserta dan 9 negara pengamat.

KTT GNB IV (1973)
KTT IV berlangsung pada tanggal 5 – 9 September 1973 di Algiers, Aljazair dibawah pimpinan Presiden Houari Boumedienne. KTT terselenggara pada saat hubungan kedua blok membaik. Tema pokok KTT IV ini adalah masalah negara-negara melarat. KTT dihadiri oleh 75 negara peserta. Pengamat terdiri atas organisasi gerakan kemerdekaan dan pembebasan Afrika Selatan dan Amerika Latin.

KTT GNB V (1976)
KTT V dilaksanakan pada tanggal 16 – 19 Agustus 1976 di Colombo, Srilanka dipimpin oleh PM Ny. Sirimavo Bandaranaike. KTT ini mempertegas kepentingan negara-negara Non Blok yang dirugikan oleh tata ekonomi dunia yang tidak adil, yang dapat mengancam perdamaian dunia. KTT ini juga ditandai adanya persaingan antara sesama negara anggota Non Blok. India, Indonesia dan Yugo berusaha mencegah timbulnya perpecahan di antara mereka. Hasilnya dituangkan dalam “Deklrasi dan Program Aksi Colombo” yang intinya antara lain: melanjutkan dan meningkatkan program Gerakan Non Blok ke arah tata ekonomi dunia baru.

KTT GNB IV (1979)
KTT IV diselenggarakan di Havana, Cuba dipimpin oleh Presiden Fidel Castro. KTT ini diselenggarakan pada tanggal 3 – 7 September 1979 ini dihadiri oleh 94 negara peserta peninjau dari 20 negara dan 18 organisasi. KTT diliputi oleh pertentangan antara kelompok moderat dan radikal, tetapi telah berhasil merumuskan deklarasi politik yang berisi revolusi yang memperkuat prinsip-prinsip Non Blok terhadap dominasi ekonomi asing yang merugikan negara berkembang. Keanggotaan Kamboja belum dapat diselesaikan maka Kamboja hadir sebagai peninjau

KTT GNB VII (1983)
KTT VII yang sedianya akan diselenggarakan di Bagdad pada bulan September 1982 batal karena terjadi perang Irak – iran. Akhirnya diselenggarakan di India pada tanggal 7 – 12 Maret 1983, dipimpin oleh PM. Ny. Indira Gandhi. KTT ini dihadiri 101 negara dan memutuskan untuk memberikan dukungan penuh bagi rakyat Afganistan untuk memutuskan nasibnya sendiri, dengan sistem sosial ekonomi yang bebas dari campur tangan asing.

KTT GNB VIII (1986)
KTT VIII diselenggarakan di Harare, Zimbabwe dipimpin oleh PM robert Mugabe, pada 1 September 1986 – 6 September 1986 yang dihadiri oleh 101 negara. KTT tetap mendukung Afganistan dalam menentukan nasibnya sendiri

KTT GNB IX (1989)
KTT IX diselenggarakan pada tanggal 4 – 7 September 1989 di bawah pimpinan Presiden Dr.JanesDrnovsek.KTTinidihadirioleh102negara. Dalam KTT ini menetapkan bahwa untuk memperkuat setia kawan internasional dan kerjasama bagi pembangunan alih teknologi adalah mutlak serta perlunya dialog-dialog Selatan-Selatan. KTT juga membahas mengenai pelestarian lingkungan hidup, yaitu menghindarkan pencemaran terhadap air, udara, dan tanah serta menghindarkan perusakantanah dan pembabatan hutan.

KTT GNB X (1992)
KTT X diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada 1 September 1992 – 7 September 1992, dipimpin oleh Soeharto. KTT ini dihadiri oleh lebih dari 140 delegasi, 64 Kepala Negara. KTT ini menghasilkan “Pesan Jakarta” yang mengungkapkan sikap GNB tentang berbagai masalah, seperti hak azasi manusia, demokrasi dan kerjasama utara selatan dalam era pasca perang dingin.

Hasil KTT ini yang terpenting adalah :
• Hak azazi manusia dan kemerdekaan merupakan keabsahan universal dan percaya bahwa kemajuan ekonomi serta sosial akan memudahkan tercapainya semua sasaran. GNB menolak konsep mengenai hak asazi manusia dan demokrasi yang didiktekan oleh negara tertentu atas negara lain.
• Prihatin atas beban hutang dari negara-negara berkembang.
• Mendesak dilakukannya pembaruan ekonomi dunia guna memperkuat kemampuan PBB dalam meningkatkan kerjasama dan penggabungan internasional
• Menyerukan pengalihan anggaran militer untuk memudahkan peningkatan ekonomi, sosial dan negara-negara berkembang
• GNB memberikan perhatian terhadap masalah aparthid di Afrika Selatan di samping mengutuk terhadap pembasmian etnis Bosnia.
• Menyambut baik hasil Pertemuan Puncak Bumi di Rio de Jeneiro tentang lingkungan hidup dan pembangunan

KTT GNB XI (1995)
KTT XI diselenggarakan di Cartagena, Kolumbia yaitu Ernesto Samper Pizano 18 Oktober 1995 – 20 Oktober 1995. Pada waktu pembukaan KTT, dilakukan juga penyerahan ketua KTT sebelumnya yaitu dari Presiden Soeharto ke Presiden Kolumbia. KTT ini dihadiri oleh 113 Negara yang bertujuan memperjuangkan restrukturisasi dan demokratisasi di PBB.

KTT GNB XII (1998)
KTT XII diselenggarakan di Cairo Mesir pada tahun 2 September 1998 – 3 September 1998. KTT XI GNB ini dihadiri oleh 113 negara, bertujuan memperjuangkan demokratisasi dalam hubungan internasional.

KTT GNB XIII (2003)
KTT XII diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20 Februari 2003 – 25 Februari 2003. Resolusi KTT GNB Kuala Lumpur antara lain berisi penolakan tiga negara -- Iran, Irak dan Korea Utara , atas sebutan sebagai poros kejahatan (axis of evil) oleh Washington.

KTT GNB XIV (2006)
KTT XIV diselenggarakan di Havana, Kuba 11 September 2006 – 16 September 2006. Menghasilkan deklarasi yang mengutuk serangan Israel atas Lebanon, mendukung program nuklir Iran, mengritik kebijakan Negara Amerika Serikat, dan menyerukan kepada PBB agar lebih berpihak kepada negara kecil dan berkembang.

KTT GNB XV (2009)
KTT XIV diselenggarakan di Sharm El-Sheikh, Mesir tanggal 11-16 Juli 2009. Menghasilkan sebuah Final Document yang merupakan sikap, pandangan dan posisi GNB tentang semua isu dan permasalahan internasional dewasa ini. KTT ke-15 GNB menegaskan perhatian GNB atas krisis ekonomi dan moneter global, perlunya komunitas internasional kembali pada komitmen menjunjung prinsip-prinsip pada Piagam PBB, hukum internasional, peningkatan kerja sama antara negara maju dan berkembang untuk mengatasi berbagai krisis saat ini.
Terkait dengan dampak negatif krisis moneter global terhadap negara-negara berkembang, KTT ke-15 menegaskan pula perlunya GNB bekerja sama lebih erat dengan Kelompok G-77 dan China. Suatu reformasi mendasar terhadap sistem dan fondasi perekonomian dan moneter global perlu dilakukan dengan memperkuat peran negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan peran PBB.
KTT ke-15 GNB menyatakan bahwa GNB mendukung hak menentukan sendiri bagi rakyat, termasuk rakyat di wilayah yang masih di bawah pendudukan. Dalam konteks itu, GNB mendukung hak-hak rakyat Palestina dalam menentukan nasibnya sendiri, untuk mendirikan negara Palestina merdeka dan berdaulat dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota, serta solusi adil atas hak kembali pengungsi Palestina sesuai Resolusi PBB Nomor 194. GNB juga menolak segala bentuk pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur untuk tujuan mengubah peta demografis di dua wilayah tersebut. GNB juga meminta Israel melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan mundur dari Dataran Tinggi Golan hingga perbatasan 4 Juni 1967 dan mundur total dari sisa tanah Lebanon yang masih diduduki.
Konferensi Tingkat Menteri Gerakan Non-Blok ke 14
           
            Dari tanggal 17 hingga 19 Agustus di Durban, Afrika
Selatan diadakan konferensi tingkat menteri Gerakan Non Blok ke 14. Konferensi ini diadakan terutama untuk mempersiapkan KTT Gerakan Non Blok ke 14 tahun depan serta perayaan peringatan 50 tahun gerakan itu di Bandung. Sebab dulu di kota itulah diletakkan dasar Gerakan Non Blok yang dapat dikatakan hingga sekarang sebagai organisasinya negara-negara miskin, yang peranannya masih lemah di dalam menentukan arah politik dunia. Suatu saat mungkin Gerakan Non Blok dapat lebih perkasa didalam menentukan arah angin perpolitikan global dengan terlebih dahulu memperkuat secara ekonomi, politik dan militer negara-negara anggotanya, karena tanpa semua itu GNB masih berada dalam lingkaran setan keterbelakangan peran dan dibawah bayang-bayang dari organisasi-organisasi
politik dari negara maju yang sedemikian dominasinya.

            Dua produk pertama setelah berakhirnya Perang Dunia II adalah "Perang Dingin" dan "Gerakan Non Blok". Produk ini muncul karena adanya perang melawan kolonialisme dan rasisme serta tuntutan untuk mematuhi Piagam PBB. Tahun 1955 atas inisiatif PM India Jawaharlal Nehru 24 tokoh politik dari negara Asia dan Afrika melakukan pertemuan di Bandung. Pertemuan ini dalam sejarah dikenal sebagai Konferensi Asia-Afrika, yang dipimpin oleh tuan rumah Presiden Soekarno dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Sebagai pelopor sebuah kelompok alternative dalam politik dunia yang penting ketika itu, Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito juga mendukung gerakan ini. Pada pertemuan tahun 1956 di Yugoslavia dan 1961 di Kairo mereka mempersiapkan konferensi negara Non Blok pertama yang kemudian diselenggarakan bulan September 1961 di Beograd. Dalam menghadapi persenjataan atom AS, Uni Sovyet, Inggris dan Perancis, yang satu tahun kemudian diikuti oleh Republik Rakyat Cina, konferensi itu diakhiri dengan sebuah seruan pembatasan senjata.
             Kemerdekaan dan koeksistensi damai antara system masyarakat yang berbeda merupakan tujuan politik dan ideologi Gerakan Non Blok. Para anggota pendiri serta anggota baru sepakat untuk bekerja tanpa kedudukan, tanpa status formal dan tanpa agenda. Kepala Negara atau perdana menteri negara tuan rumah yang saat itu menjabat sekaligus menjadi ketua. Tugas sehari-hari dilakukan menteri luar negerinya dan wakil di PBB. Alasannya, dengan rotasi yang selalu dilakukan, orang luar juga dapat mengamati karakter dari gerakan ini. Periode sidang PBB yang teratur menawarkan waktu dan ruang yang cukup. Seluruh keperluan administratif dan
politik dari Gerakan Non Blok diatur di New York.
           
            Sejak runtuhnya Uni Sovyet, Gerakan Non Blok kehilangan pengaruhnya dalam perkembangan politik dunia. Selain Negara ambang industri seperti India dan Cina, gerakan ini menjadi kelompok negara miskin di dunia yang beranggotakan 114 negara. Keanggotaan Yugoslavia sejak 1992 untuk sementara dihentikan. Meski demikian negara-negara itu tetap mempertahankan organisasi dan tujuan mereka. Kali ini Afrika Selatan mengundang anggota organisasi itu untuk melakukan konfrensi tingkat menteri di Durban dari tanggal 17 hingga 19 Agustus mendatang. Kemudian dilanjutkan dengan konferensi tingkat pemerintahan untuk melakukan persiapan bagi penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika kedua tahun 2005 di Bandung yang diselenggarakan bersamaan waktunya dengan KTT Gerakan Non Blok ke 14.

Gerakan Non-Blok: Salah Satu Fokus Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Berbicara mengenai relevansi Gerakan Non-Blok sebagai salah satu fokus kebijakan luar negeri Indonesia sejatinya dirasakan sebagai sebuah retorika. Pasalnya, apapun perkembangan dunia yang terjadi sampai saat ini,
http://boenarcos.files.wordpress.com/2011/01/non-aligned-movement-stamps.jpg?w=345&h=171
GNB bukan mustahil akan selalu eksis di antara negara anggotanya. Ditambah lagi, GNB memiliki 118 negara anggota sekaligus menjadi kelompok negara berkembang terbesar di di dunia. Bahkan, bisa meluaskan kerjasamanya ke negara-negara lain yang bukan anggota seperti Rusia.
Meski terkesan retoris, eksistensi GNB bagi Indonesia kini bukannya tidak dapat dijelaskan. Ada beberapa angle yang bisa diambil untuk mengemukakan alasan mengenai pertanyaan seputar relevansi GNB seperti pada uraian berikut.
Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. Dalam KAA ini, dihasilkan Dasa Sila Bandung sebagai rumusan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara negara anggota. Tujuan awal GNB untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia di waktu itu dan berupaya menformulasikan kebijakan bersama negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka pada tataran hubungan internasional. Presiden Soekarno merupakan salah satu pendiri GNB selain Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Pada KTT I GNB di Beograd Yugoslavia tanggal 1-6 September 1961, ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada peran pasif dalam politik internasional, tetapi menempatkan negara secara independen sesuai kepentingan masing-masing negara anggota.
Oleh karenanya, GNB masih relevan dalam kebijakan luar negeri Indonesia karena dari latar belakang sejarah ini, terlihat peran dan kontribusi penting negara Indonesia dalam mendirikan GNB. Prinsip dasar GNB sejalan pula dengan kepentingan nasional Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia seperti yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Bahkan, menurut Jospeh Frankel, kepentingan nasional haruslah menjadi konsep kunci dalam setiap kebijakan luar negeri sebuah negara. Jadi, sayang dan kurang tepat rasanya jika kita menanggalkan GNB dalam kebijakan luar negeri Indonesia.
Relevan untuk Semua Negara Anggota
Prinsip dasar GNB dapat diaplikasikan pada rentang waktu yang tidak terbatas karena menyoal kepada peran aktif negara dalam politik internasional. Sebagai contoh, visi GNB dapat diperbarui untuk mengarah kepada kerjasama ekonomi internasional dan peningkatan potensi ekonomi anggota GNB. Pun, masalah-masalah yang diperhatikan GNB dapat lebih meluas saat ini karena adanya isu-isu keamanan non tradisional seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan teknologi informasi dan komunikasi, serta terorisme. Semuanya inilah yang perlu selalu dimasukkan dalam visi baru GNB sehingga dengan demikian, relevansi GNB di era sekarang tetap terlihat. Misalnya, yang ingin dibahas dalam KTT XIII GNB tahun 2003 di Kuala Lumpur adalah mengenai aspek-aspek revitalisasi GNB seperti penerapan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, peningkatan peran aktif Ketua GNB dalam proses penataan dunia yang adil dan damai, perbaikan mekanisme dalam menyelesaikan konflik internal antar anggota, dan melindungi negara anggota dari tekanan eksternal, serta menciptakan strategi jangka panjang, pendek, dan menengah sehingga peran GNB pada tingkat global akan terus relevan.
Nihal Rodrigo, Sekretaris Jenderal South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) menyatakan bahwa GNB masih relevan sampai sekarang karena sudah memiliki karakter politik sendiri dan kedudukannya sudah kuat. Gerakan Non-Blok merupakan kekuatan multipolar dan senantiasa menolak sistem bipolar yang merupakan ideologi utama semasa Perang Dingin berlangsung. Saat ini, ada beberapa perubahan yang dirasakan perlu menyangkut visi dan program GNB pasca perang Dingin, namun tidak sampai membuat relevansi GNB berkurang. Bahkan, keanggotan semakin bertambah dengan bergabungnya negara-negara yang baru merdeka di Afrika.
Peran GNB Semakin Luas
Selama masa Perang Dingin dan awal pembentukan GNB, keamanan tradisional adalah isu utama yang menonjol. Namun setelahnya hingga saat ini, isu ini mulai teralihkan kepada keamanan non-tradisional atau keamanan yang tidak mencakup isu militer. Misalnya, lingkungan hidup dan perubahan iklim, ketersediaan sumber daya alam, migrasi illegal, perdangan manusia dan obat terlarang, kesehatan manusia, dan bahkan kesenjangan ekonomi antara negara berkembang dengan negara maju.
Kini, setiap negara khususnya negara berkembang berusaha untuk mengatasi kesenjangan terhadap negara-negara maju. Salah satu caranya, dengan meraih Millenium Development Goals yang tak hanya bergerak di bidang ekonomi seperti pengentasan kemiskinan, tapi juga kesehatan seperti peningkatan kualitas gizi ibu dan anak-anak. Hal ini sejalan dengan hasil KTT XIV GNB di Havana tahun 2006 yang merumuskan “Declaration on The Purposes and Principles and The Role of The Non-Aligned Movement in The Present International Juncture”, khususnya dalam Dokumen I bagian 8q:
To respond to the challenges and to take advantage of the opportunities arising from globalization and interdependence with creativity and a sense of identity in order to ensure its benefits to all countries, particularly those most affected by underdevelopment and poverty, with a view to gradually reducing the abysmal gap between the developed and developing countries.
Dalam KTT Havana ini juga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataannya mengenai upaya negara berkembang dalam meningkatkan perekonomian. Sebab, masalah-masalah kemanusiaan akan dapat diatasi jika kesejahteraan masyarakat tercapai sementara di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, masih banyak rakyat yang hidup miskin. Presiden dalam kesempatan ini juga menyatakan agar negara maju dan kaya hendaknya lebih ramah dalam membantu negara berkembang, termasuk meningkatkan investasi, bertukar pengetahuan dan teknologi. Termasuk juga negara maju diharapkan mau membuka pasarnya untuk menerima impor barang dan hasil pertanian dari negara berkembang. Dan untuk negara-negara berkembang. Presiden Susilo mengingatkan bahwa masih banyak pencapaian yang harus dilakukan. Seperti melawan korupsi, memperbaiki sistem pemerintahan, mengolah sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Usaha GNB dalam mewujudkannya diakui pula oleh Sekretaris Jenderal Kofi Annan yang menyebutkan data bahwa kawasan Selatan-Selatan mengalami pertumbuhan tingkat perdagangan sebanyak 2 kali lipat usai KTT GNB di Havana.
 Gerakan Non-Blok dan Rusia: Sebuah Peluang Bagi Indonesia
Rusia kini tengah berupaya menjalin kerjasama dengan GNB atas dasar pertimbangan agenda internasional yang sama. Antara lain dalam menjaga perdamaian dan keamanan, perlucutan senjata dan non-proliferasi nuklir, termasuk fokus pada prospek hubungan dengan negara-negara Timur Tengah, serta persamaan keinginan untuk melakukan reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB dan atas kebijakan luar negerinya yang terlalu didominasi oleh Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Mesir Ahmad Abu-al-Ghayt, Menteri Luar Negeri Iran Manuchehr Mottaki, dan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez dalam perayaan Majelis Umum PBB ke-64.
Dengan kerjasama ini, diharapkan dapat membawa dampak yang menguntungkan bagi negara-negara anggota GNB termasuk Indonesia. Apalagi, hubungan Jakarta-Moskow sebelumnya pun sudah terjalin dengan baik. Tetapi, dengan partisipasi Rusia dalam GNB maka dapat berimbas kepada peningkatan kerjasama antara Indonesia-Rusia, baik di bawah hubungan bilateral kedua negara maupun di bawah payung GNB.
Sebagai contoh, memerangi terorisme merupakan tujuan bersama ketiga pihak. Khusus untuk Indonesia dan Rusia, pertemuan pertama Kelompok Kerja RI-Rusia mengenai Pemberantasan Terorisme telah dilakukan pada tanggal 22 November 2010 di Moskow. Adapun kerjasama ini didasari oleh kemiripan pandangan dan kebijakan dalam menangani terorisme yang dimiliki Rusia-Indonesia sehingga dapat memperkuat kesepakatan pengembangan kerjasama lewat forum diskusi, latihan bersama, dan peningkatan teknologi informasi.
Sementara itu, kerjasama internasional yang tidak kalah pentingnya bagi Indonesia dalam penanganan terorisme juga adalah melalui Gerakan Non Blok. Dalam hal ini, GNB menjadi wadah untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang akurat dan pragmatis. Sejak insiden serangan bom terbaru di Indonesia di Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriot tahun 2009, negara anggota GNB berkomitmen untuk melawan terorisme sesuai dengan peran dalam perdamaian dunia. Sehingga, para anggota GNB juga mendorong terbentuknya rancangan konvensi komprehensif mengenai terorisme internasional sekaligus mendorong terlaksananya Strategi Kontra Terorisme Global PBB.
Lebih lanjut, partisipasi Indonesia selama ini di GNB atas dasar kebijakan luar negeri yang independen dan kebijakan ekonomi yang pragmatis ternyata berdampak menguntungkan. Sebab, bersama negara India, Singapura, Malaysia, Pakistan, Iran, Mesir, Afrika Selatan dan Chile, Indonesia berhasil menjalin kerjasama dengan mengekspor barang ke Rusia dan bekerja sama juga di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Ini artinya, bahwa kerjasama Rusia dengan GNB akan menambah aktif peran GNB dalam politik internasional sekaligus akan mengaktifkan peran Indonesia pula secara tak langsung karena peran Indonesia yang juga penting dalam GNB.
Dalam KTT GNB ke-10 di Jakarta, pada tahun 1992, sebagian besar ketidakpastian dan keragu-raguan mengenai peran dan masa depan GNB berhasil ditanggulangi. Pesan Jakarta, yang disepakati dalam KTT GNB ke-10 di Jakarta, adalah dokumen penting yang dihasilkan pada periode kepemimpinan Indonesia dan memuat visi baru GNB, antara lain:
  • Mengenai relevansi GNB setelah Perang Dingin dan meningkatkan kerjasama konstruktif sebagai komponen integral hubungan internasional;
  • Menekankan pada kerjasama ekonomi internasional dalam mengisi kemerdekaan yang berhasil dicapai melalui perjuangan GNB sebelumnya;
  • Meningkatkan potensi ekonomi anggota GNB melalui peningkatan kerjasama Selatan-Selatan.
    Selaku ketua GNB waktu itu, Indonesia juga “menghidupkan kembali dialog konstruktif Utara-Selatan berdasarkan saling ketergantungan yang setara (genuine interdependence), kesamaan kepentingan dan manfaat, dan tanggung jawab bersama”. Selain itu, Indonesia juga mengupayakan penyelesaian masalah hutang luar negeri negara-negara berkembang miskin (HIPCs/ Heavily Indebted Poor Countries) yang terpadu, berkesinambungan dan komprehensif. Sementara guna memperkuat kerjasama Selatan-Selatan, KTT GNB ke-10 di Jakarta sepakat untuk “mengintensifkan kerjasama Selatan-Selatan berdasarkan prinsip collective self-reliance”. Sebagai tindak lanjutnya, sesuai mandat KTT Cartagena, Indonesia bersama Brunei Darussalam mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan-Selatan GNB.

Dalam kaitan dengan upaya pembangunan kapasitas negara-negara anggota GNB, sesuai mandat KTT GNB Ke-11, di Cartagena tahun 1995, telah didirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan-Selatan GNB (NAM CSSTC) di Jakarta, yang didukung secara bersama oleh Pemerintah Brunei Darussalam dan Pemerintah Indonesia. NAM CSSTC telah menyelenggarakan berbagai bidang program dan kegiatan pelatihan, kajian dan lokakarya/seminar yang diikuti negara-negara anggota GNB. Bentuk program kegiatan NAM CSSTC difokuskan pada bidang pengentasan kemiskinan, memajukan usaha kecil dan menengah, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam masa mendatang diharapkan negara-negara anggota GNB, non-anggota, sektor swasta dan organisasi internasional terdorong untuk terlibat dan berperan serta dalam meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan melalui NAM CSSTC. Upaya mengaktifkan kembali kerjasama Selatan-Selatan ini merupakan tantangan bagi GNB antara lain untuk menjadikan dirinya tetap relevan saat ini dan di waktu mendatang.

Munculnya tantangan-tantangan global baru sejak awal abad ke-21 telah memaksa GNB terus mengembangkan kapasitas dan arah kebijakannya, agar sepenuhnya mampu menjadikan keberadaannya tetap relevan tidak hanya bagi negara-negara anggotanya tetapi lebih terkait dengan kontribusinya dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Isu-isu menonjol terkait dengan masalah terorisme, merebaknya konflik intra dan antar negara, perlucutan senjata dan senjata pemusnah massal, serta dampak gobalisasi di bidang ekonomi dan informasi teknologi, telah menjadikan GNB perlu menyesuaikan kebijakan dan perjuangannya.  Dalam konteks ini, GNB memandang perannya tidak hanya sebagai obyek tetapi sebagai mitra seimbang bagi pemeran global lainnya.

Dalam kaitan ini, KTT ke-15 GNB di Sharm El-Sheikh, Mesir, yang diselenggarakan tanggal 11-16 Juli 2009 telah menghasilkan sebuah Final Document yang merupakan sikap, pandangan dan posisi GNB tentang semua isu dan permasalahan internasional dewasa ini. KTT ke-15 GNB menegaskan perhatian GNB atas krisis ekonomi dan moneter global, perlunya komunitas internasional kembali pada komitmen menjunjung prinsip-prinsip pada Piagam PBB, hukum internasional, peningkatan kerja sama antara negara maju dan berkembang untuk mengatasi berbagai krisis saat ini.
Terkait dengan dampak negatif krisis moneter global terhadap negara-negara berkembang, KTT ke-15 menegaskan pula perlunya GNB bekerja sama lebih erat dengan Kelompok G-77 dan China. Suatu reformasi mendasar terhadap sistem dan fondasi perekonomian dan moneter global perlu dilakukan dengan memperkuat peran negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan peran PBB.

KTT ke-15 GNB menyatakan bahwa GNB mendukung hak menentukan sendiri bagi rakyat, termasuk rakyat di wilayah yang masih di bawah pendudukan. Dalam konteks itu, GNB mendukung hak-hak rakyat Palestina dalam menentukan nasibnya sendiri, untuk mendirikan negara Palestina merdeka dan berdaulat dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota, serta solusi adil atas hak kembali pengungsi Palestina sesuai Resolusi PBB Nomor 194. GNB juga menolak segala bentuk pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur untuk tujuan mengubah peta demografis di dua wilayah tersebut. GNB juga meminta Israel melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan mundur dari Dataran Tinggi Golan hingga perbatasan 4 Juni 1967 dan mundur total dari sisa tanah Lebanon yang masih diduduki.

Dalam bidang politik, Indonesia selalu berperan dalam upaya peningkatan peran GNB untuk menyerukan perdamaian dan keamanan internasional, proses dialog dan kerjasama dalam upaya penyelesaian damai konflik-konflik intra dan antar negara, dan upaya penanganan isu-isu dan ancaman keamanan global baru. Indonesia saat ini menjadi Ketua Komite Ekonomi dan Social, Ketua Kelompok Kerja Perlucutan Senjata pada Komite Politik, dan anggota Komite Palestina.

Pada tanggal 17-18 Maret 2010 telah diselenggarakan Pertemuan Special Non-Aligned Movement Ministerial Meeting (SNAMMM) on Interfaith Dialogue and Cooperation for Peace and Development  di Manila. Pertemuan dihadiri oleh Presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo; Presiden Sidang Majelis Umum PBB (SMU-PBB), Dr. Ali Abdussalam Treki; Menlu Filipina, Alberto Romulo; dan Menteri Agama Mesir, Dr. Mahmoud Hamdy Zakzouk, dalam kapasitasnya sebagai Ketua GNB, serta delegasi dari 105 negara anggota GNB.

Secara umum, para delegasi anggota GNB yang hadir pada pertemuan tersebut sepakat, bahwa konflik di dunia saat ini banyak diakibatkan oleh kurangnya rasa toleransi. Disamping itu banyak negara anggota GNB menjelaskan berbagai aspek ketidakadilan politik, ekonomi dan sosial yang dapat memicu timbulnya ekstrimisme dan radikalisme.

Menlu RI dalam pertemuan tersebut menyampaikan capaian yang dilakukan Pemri dalam diskursus tersebut. Menlu RI juga menjelaskan bahwa saat ini dunia tengah menghadapi berbagai tantangan global. Untuk itu, dengan tekad yang kuat serta didasarkan atas kesamaan nilai yang dianut, diharapkan negara anggota GNB dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat internasional dalam membangun ”global resilience” untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia.

Menlu RI lebih lanjut menjelaskan pentingnya dialog antar peradaban dan lintas agama untuk meningkatkan people to people contact, menjembatani berbagai perbedaan melalui dialog dan menciptakan situasi yang kondusif pagi perdamaian, keamanan dan harmonisasi atas dasar saling pengertian, saling percaya dan saling menghormati.

Untuk itu, GNB seyogyanya terus melakukan berbagai upaya dan inisiatif konkrit dalam mempromosikan dialog dan kerjasama untuk perdamaian dan pembangunan. Dari pengalaman Indonesia memprakarsai berbagai kegiatan dialog lintas agama di berbagai tingkatkan, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya global dalam mempromosikan keharmonisan dan perdamaian di dunia.

Pertemuan SNAMMM mengesahkan beberapa dokumen sebagai hasil akhir yaitu: Report of the Rapporteur-General of the SNAMMM on Interfaith Dialogue and Cooperation for Peace and evelopment, dan Manila Declaration and Programme of Action on Interfaith Dialogue and Cooperation for Peace and Development.

 Indonesia akan menyelenggarakan 16th Ministerial Conference and Commemorative Meeting of the Non-Aligned Movement/Konferensi Tingkat Menteri ke-16 Gerakan Non Blok (KTM ke-16 GNB) dan sekaligus Pertemuan Peringatan 50 Tahun GNB di Bali pada tanggal 23 – 27 Mei 2011. Keistimewaan KTM ke-16 GNB adalah pelaksanaannya yang bertepatan dengan 50 tahun berdirinya GNB sejak terselenggaranya pada bulan September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Oleh karena itu, pelaksanaan KTM akan pula diikuti dengan Pertemuan Peringatan 50 tahun berdirinya GNB (Commemorative Meeting).

KTM ke-16 GNB yang mengangkat tema “Shared Vision on the Contribution of NAM for the Next 50 Years” merupakan pertemuan paruh waktu antar dua KTT dan agenda utamanya adalah mengulas perjalanan GNB pasca KTT di Sharm El Sheik, Mesir pada bulan Juli 2009. KTM ini akan menghasilkan dokumen akhir yang menjadi rujukan terkini bagi anggota GNB dalam pelaksanaan hubungan internasionalnya, sedangkan Commemorative Meeting akan menghasilkan Bali Commemorative Declaration (BCD) yang berisi visi GNB ke depan.

KTM ke-16 GNB kali ini mengundang partisipasi para Menteri Luar Negeri dari 118 negara anggota GNB dan 2 (dua) negara calon anggota, yaitu Fiji dan Azerbaijan yang akan dikukuhkan keanggotaannya pada acara tersebut. Selain Menteri Luar Negeri, turut diundang pula kehadiran delegasi dari 18 negara dan 10 organisasi pengamat, serta 26 negara dan 23 organisasi undangan.
Penyelenggaraan KTT Non blok
1. KTT Non blok I di Beograd (Yugoslavia), 1-6 September 1961.
2. KTT Non blok II di Kairo (Mesir), 5-10 Oktober 1964.
3. KTT Non blok III di Lusaka (Zambia), 8-10 September 1970.
4. KTT Non blok IV di Aljir (Aljazair), 5-9 Agustus 1973.
5. KTT Non blok V di Kolombo (Srilanka). 16 - 19 Agustus 1976.
6. KTT Non blok VI di Havana (Kuba), 3-9 September 1979.
7. KTT Non blok VII di New Delhi (India), 7-12 Maret 1983.
8. KTT Non blok VIII di Harare (Zimbabwe), 1-6 September 1986.
9. KTT Non blok IX di Beograd (Yugoslavia), 4-7 September 1989.
10. KTT Non blok X di Jakarta (Indonesia), 1-6 September 1992.
11. KTT Non blok XI di Cartagena (Kolombia), 16 - 22 Oktober 1995.
12. KTT Non blok XII di Durban (Afrika Selatan), 28 Agustus - 3 September 1998.

Pada tahun 1989 negara-negara komunis di Eropa Timur mengalami keruntuhan. Perkembangan situasi politik tersebut disusul bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Adanya perubahan di kebanyakan negara Eropa Timur tidak berarti organisasi Non blok harus membubarkan diri.
Di era pasca perang dingin, negara-negara Non blok justru harus memusatkan perhatiannya kepada seluruh persoalan dunia, seperti masalah penjajahan, ketidakadilan, ketimpangan sosial, dampak globalisasi ekonomi, dan penindasan hak asasi manusia.

VII.             Berita Terkait Anggota GNB dukung prakarsa Palestina di PBB

http://img.antaranews.com/new/2011/09/small/2011090602442811.jpg

Menteri luar negeri dan kepala delegasi dari negara-negara Non Blok berfoto bersama di depan gedung Parlemen Serbia, Beograd, Senin (5/9). Negara-negara Non-Blok memperingati 50 tahun KTT Non-Blok yang pertama yang diselenggarakan di ibukota Yugoslavia, Beograd pada September 1961. Gerakan Non Blok diprakarsai oleh Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India yang pertama Jawaharlal Nehru, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden Ghana yang pertama Kwame Nkrumah, dan Presiden Indonesia pertama Soekarno. (FOTO ANTARA/REUTERS/Marko Djurica/ox/11.)
Beograd (ANTARA News) - Gerakan Non-Blok (GNB) Selasa menegaskan dukungan bagi upaya Palestina untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pertemuan tingkat menteri di Beograd, kata Menteri Luar Negeri Mesir Mohammed Kamel Amr.

"Kami akan terus mendukung upaya Palestina dalam Sidang Majelis Umum ke-66 untuk pengakuan bagi Negara Palestina berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan untuk upaya Palestina sebagai anggota penuh PBB," kata Kamel Amr dalam konferensi pers di akhir pertemuan dua hari itu, lapor AFP.
Menteri Mesir, yang memimpin pertemuan Beograd itu, mengingatkan bahwa kebanyakan anggota GNB sudah mengakui negara Palestina.Namun ia tidak bisa mengkonfirmasi bahwa semua 118 negara anggota GNB akan memilih mendukung tawaran Palestina untuk keanggotaannya di PBB ketika Majelis Umum PBB bertemu pada akhir bulan ini.
Perundingan langsung antara Israel dan Palestina terhenti tak lama setelah diluncurkan kembali di Washington pada September lalu karena masalah pembangunan permukiman.
Karena kebuntuan dalam proses perdamaian, Otoritas Palestina meluncurkan sebuah prakarsa untuk memiliki negara Palestina yang diakui dengan perbatasan yang ada sebelum Perang Enam Hari 1967.
Pemimpin Palestina Mahmud Abbas akan menyampaikan tawaran untuk menjadi anggota penuh PBB itu pada 20 September di hadapan Majelis Umum meskipun mendapat penentangan dari Amerika Serikat dan Israel.
GNB di Beograd bertemu untuk memperingati 50 tahun pertemuan puncak pertama negara-negara itu yang diadakan di kota yang sama pada tahun 1961.Para pendiri gerakan ini adalah pemimpin Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, presiden pertama Ghana Kwame Nkrumah dan Presiden Indonesia pertama Soekarno.
Pertemuan tingkat menteri dua hari yang dibuka Senin terutama untuk menggelar upacara dan tidak akan berurusan secara mendalam dengan apa yang disebut Musim Semi Arab, gejolak yang terjadi di negara-negara Arab yang telah menggulingkan atau mengguncang rezim-rezim lama GNB seperti Mesir, Tunisia, Suriah, dan Libya. (AK/M016/K004)

VIII. PERKEMBANGAN GERAKAN NON BLOK TATANAN DUNIA, UTARA-SELATAN & GLOBALISASI

A.    PERKEMBANGAN TATANAN DUNIA, HUBUNGAN UTARA-SELATAN DAN MUNCULNYA KECENDERUNGAN YANG BERSIFAT GLOBAL DAN REGIONAL
1.    Gerakan Non Blok
·    Gerakan Non Blok (GNB) merupakan sebuah organisasi dari negara yang tidak memihak Blok Barat dan Blok Timur.
·    Penggagas dari Gerakan Non Blok adalah Presiden Soekarno (Indonesia), Presiden Josef Broz Tito (Yugoslavia), Presiden Gamal Abdel Nasser (Mesir), Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India), dan Perdana Menteri Kwame Nkrumah (Ghana).

Ketegangan-ketegangan akibat perang dingin dapat saja mengancam kemerdekaan nasional maupun keutuhan wilayah negara-negara yang baru merdeka. Dengan demikian munculnya Gerakan Non Blok berusaha untuk mencarikan alternatif lain untuk ikut memelihara perdamaian dan keamanan Internasional. Corak politik yang dijalankan oleh anggota-anggota Gerakan Non Blok adalah politik bebas aktif.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dari lima negara yang dilaksaakan di Beograd tahun 1961 berhasil meletakan prinsip-prinsip dasar dan tujuan pokok Gerakan Non Blok. Para anggota sepakat untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar yang meliputi:
·    Mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan prinsip-prinsip universal tentang kesamaan kedaulatan, hak dan martabat, antara negara-negara di dunia.
·    Kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas wilayah, persamaan derajat, dan kebebasan setiap negara untuk melaksanakan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan politik.
·    Kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah oleh bangsa lain.
·    Menghormati hak asasi manusia dan kemerdekaan yang fundamental.

·    Menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, perbedaan warna kulit termasuk zionis dalam segala bentuk, serta menentang segala bentuk ekspansi, dominasi serta pemuasan kekuatan.
·    Menolak pembagian dunia atas blok atau persekutuan militer yang saling bertentangan satu sama lainnya, menarik semua kekuatan militer asing dan mengakhiri pangkalan asing.
·    Menghormati batas-batas wilayah internasional yang sah dan telah diakui serta menghindari campur tangan atas urusan dalam negeri negara-negara lain.

·    Menyelesaikan persengketaan secara damai.
·    Mewujudkan suatu tata ekonomi dunia baru.
·    Memajukan kerja sama internasional berdasarkan asas persamaan derajat.

Adapun tujuan dari Gerakan Non Blok adalah:
·    Mendukung perjuangan dekolonisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, zionisme.
·    Merupakan wadah perjuangan sosial politik negara-negara yang sedang berkembang.
·    Mengurangi ketegangan antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet.
·    Tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata.

Di sela-sela puing kehancuran akibat Perang Dunia II, muncullah dua negara adidaya yang saling berhadapan. Mereka berebut pengaruh terhadap negara- negara yang sedang berkembang agar menjadi sekutunya. Dua negara adidaya itu ialah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Persaingan kekuatan di antara dua blok itu mengakibatkan terjadinya Perang Dingin (the Cold War).

Mereka saling berhadapan, bersaing, dan saling memperkuat sistem persenjataan. Setiap kelompok telah mengarahkan kekuatan bomnya ke negara lawan. Akibatnya, situasi dunia tercekam oleh ketakutan akan meletusnya Perang Dunia III atau Perang Nuklir yang jauh lebih mengerikan dibandingkan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Menghadapi situasi dunia yang penuh konflik tersebut, Indonesia menentukan sistem politik luar negeri bebas aktif. Prinsip kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia tersebut ternyata juga sesuai dengan sikap negara-negara sedang berkembang lainnya.

Oleh karena itu, mereka sepakat untuk membentuk suatu kelompok baru yang netral, tidak memihak Blok Barat ataupun Blok Timur. Kelompok inilah yang nantinya disebut kelompok negara- negara Non Blok.
Dengan demikian faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya Gerakan Non Blok adalah sebagai berikut.
1) Munculnya dua blok. yaitu Blok Barat di bawah Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia.
2) Adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang, sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia.
3) Ditandatanganinya “Dokumen Brioni” tahun 1956 oleh Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), PM Jawaharlal Nehru (India), Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), bertujuan mempersatukan negara-negara non blok.
4) Terjadinya krisis Kuba 1961 karena US membangun pangkalan militer di Kuba secara besar-besaran.
5) Pertemuan 5 orang negarawan pada sidang umum PBB di markas besar PBB, yaitu:
a) Presiden Soekarno (Indonesia),
b) PM Jawaharlal Nehru (India),
c) Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir),
d) Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), dan
e) Presiden Kwame Nkrumah (Ghana).
Berdirinya Gerakan Non Blok (Non Aligned Movement) diprakarsai oleh para pemimpin negara dari Indonesia (Presiden Soekarno), Republik Persatuan Arab–Mesir (Presiden Gamal Abdul Nasser), India (Perdana Menteri Pandith Jawaharlal Nehru), Yugoslavia (Presiden Joseph Broz Tito), dan Ghana (Presiden Kwame Nkrumah).

Kata “Non-Blok” diperkenalkan pertama kali[rujukan?] oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjelaskan lima pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchsheel (lima pengendali). Prinsip ini kemudian digunakan sebagai basis dari Gerakan Non-Blok. Lima prinsip tersebut adalah:
1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan.
2. Perjanjian non-agresi
3. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain
4. Kesetaraan dan keuntungan bersama
5. Menjaga perdamaian

Gerakan Non-Blok sendiri bermula dari sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Pendiri dari gerakan ini adalah lima pemimpin dunia: Josip Broz Tito presiden Yugoslavia, Soekarno presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru perdana menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana.
Gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada akhir tahun1960-an ketika anggota-anggotanya mulai terpecah dan bergabung bersama Blok lain, terutama Blok Timur. Muncul pertanyaan bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba bisa mengklaim dirinya sebagai negara nonblok. Gerakan ini kemudian terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan tahun 1979.


IX.       GERAKAN NON BLOK DALAM MASA KEPEMIMPINAN INDONESIA 1992 -1995

Politik non blok atau non alignment setelah Perang Dunia ke II, dimana ketika situasi politik internasional ditandai dengan adanya perundingan antar blok barat dan blok timur ditengah tengah perang dinginnya paham itu berkembanglah gagasan yang terwujud menjadikan Gerakan Non Blok ataupun Non Alignment Movement. 

Pengejawantahannya yang pertama adalah Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok di Beograd, Yugoslavia 1-6 September 1961. Gerakan Non Blok ini juga bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan pelaksanaan universal dari prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai, menentang imperialisme, kolonialisme, neokolomalisme, perbedaan warna kulit termasuk zionisme dan segala bentuk ekspansi, dominasi dan pemusatan kekuasaan.  Sedangkan beberapa tujuan lainnya adalah sebagai berikut yang mana memajukan usaha kearah perdamaian dunia dan hidup berdampingan secara damai dengan jalan memperkokoh peranan PBB menjadi alat yang lebih efektif bagi usaha usaha perdamaian dunia, menyelesaikan persengketaan internasional diantara negara-negara anggotanya secara damai dan juga mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang efektif.

Dalam perjalanan sampai dengan sekarang ini Gerakan Non Blok telah melakukan 10 KTT. Tiap KTT mempunyai warna dan ciri sendiri-sendiri. Dari warna dan ciri tersebut dapat diketahui partisipasi Gerakan Non Blok dalam turut memecahkan persoalan-persoalan dunia dengan tetap mengadakan konsolidasi terhadap tubuh Gerakan agar tetap mengadakan atau agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan pokok Non Blok.


Berdasarkan sikap dan posisi yang nampak dalam berbagai pertemuan Non Blok, secara garis besarnya terdapat 3 pengelompokan di dalam Gerakan Non Blok,
yaitu :
1.     Kelompok MAINSTREAM, yaitu kelompok yang ingin tetap mempertahankan  prinsip-prinsip dasar dan tujuan Gerakan Non Blok, dan yang termasuk dalam kelompok ini adalah antara lain ; INDONESIA, ARGENTINA, INDIA, BANGLADESH, GABON, PAKISTAN, SRILANKA, SENEGAL, TUNISIA, SAUDI ARABIA.
2.      Kelompok EKSTRIM KIRI, yaitu dalam kelompok ini termasuk juga negara yang mempunyai kerjasama di berbagai bidang dengan UNI SOVYET melalui perjanjian bilateral (Treaty on Friendship and Cooperation) yang terrnasuk dalam kelompok ini antara lain CUBA, AFGANISTAN, ANGOLA, VIETNAM dan LIBYA.
3.     Kelompok EKSTRIM KANAN, yaitu yang termasuk dalam kelompok ini antara lain MESIR, SINGAPURA, ZAIRE.

Sebelum kita membicarakan tentang apa saja yang telah dihasilkan selama Kepempinan Indonesia yang diketuai oleh Bapak Presiden Soeharto ada baiknya dipaparkan sedikit tentang KTT GNB yang ke 10 yang diselenggarakan tanggal 1-6 September 1992 yang lalu.

KTT GNB X yang dibuka secara resmi oleh Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB tanggal 1-6 September 1992, yang diikuti oleh 108 negara anggotanya mengusulkan kerjasama, alih pengalaman dan pengetahuan, dalam tiga hal yaitu : pangan, kependudukan dan pengurangan beban pembayaran utang luar negeri. Tiga hal ini adalah merupakan hal yang penting dan yang paling dulu harus ditangani secara serius.  Pesan Jakarta adalah merupakan hasil KTT Gerakan Non Blok di Jakarta tanggal 1-6 September 1992. Pesan Jakarta ini terdiri dari 27 butir yang terdiri dari berbagai masalah seperti: Ekonomi, Politik, Sosial budaya, Ilmu Pengetahuan danlain-lain dan beberapa diantaranya adalah :
ü GNB memberikan konstribusi untuk menimbulkan perbaikan bagi iklim politik Internasional.
ü GNB menghorrnati kedaulatan suatu negara, mentaati sepenuhnya prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
ü GNB ingin agar Israel mundur dari seluruh wilayah Arab yang didudukinya termasuk Yerussalem.
ü GNB menyarnbut baik kemajuan dalam pembatasan senjata konvensional dan nuklir.
ü GNB menyerukan dipercepatnya pembangunan negara-negara berkembang berdasarkan stabilitas, perturnbuhan dan distribusi.
ü GNB melihat kerjasama Selatan-Selatan penting untuk memajukan pembangunan sendiri dan mengurangi ketergantungan kepada Utara.
ü GNB menekankan kembali hak asasi manusia dan kebebasan fundamental kebenaran yang universal.
ü GNB menyatakan komitmennya konfersi dunia mengenai wanita 1995 –Aksi persamaan pembangunan dan perdamaian.
ü GNB yakin integrasi wanita yang sama dan sepenuhnya dalam proses pembangunan pada segala tingkatan merupakan sasaran GNB.
ü GNB memproyeksikan gerakan sebagai komponen konstruktif bersemangat dan sepenuhnya saling tergantung pada hubungan Internasional yang utama.

Peranan Kepemimpinan Indonesia dan Hasil-hasilnya
Dalam hal ini yang akan dijabarkan adalah yang mana Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB dan apa saja yang telah dihasilkannya sampai sekarang ini mulai dari berakhirnya KTT GNB ke-10 tanggal 1-6 September 1992 lalu.  Menurut Kepala Negara Bapak Presiden Soeharto bahwa GNB dalam era pasca perang dingin masih terus relevan, maka beliau selaku Ketua GNB telah memperlihatkan usaha dan niat yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali arah GNB dan mengembangkan melalui usaha nyata –Kerjasama Selatan-Selatan
-Menghidupkan kembali dialog Utara -Selatan.

Dalam kaitannya dengan hal yang disebutkan terakhir, Presiden menegaskan, bahwa agar Selatan tidak dianggap hanya bisa "Menuntut", maka pendekatan lama yang cenderung konfrontatif akan diganti dengan pendekatan kemitraan. Kesungguhan Kepala Negara untuk terus menjaga momentum diperlihatkan juga dengan penegasan, bahwa hasil-hasil KTT GNB X tidak akan ditangani secara umum, tetapi akan ditangani secara khusus. Pengangkatan Nana Sutresna sebagai "Kepala Staf" GNB, juga Prof. Widjojo Nitisastro sebagai koordinator tim-tim ahli, serta empat Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprodjo, Achmad Thahir, Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Hasnan Habib sebagai duta besar wilayah adalah bukti yang jelas adanya kesungguhan Indonesia dalam memimpin dan menyukseskan GNB.

Oleh karena itu kita dapat melihat hasil-hasil yang akan dicapai setelah KTT GNB X 1992 dalam kepemimpinan Indonesia dengan Bapak Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB.  Banyak yang telah dihasilkan sampai sekarang ini sebagai contoh adalah :

1.     Gerakan Non Blok putuskan untuk mengirim utusan Palestina ke negara-negara Arab adalah untuk langsung terlibat dalam negosiasi-negosiasi yang mendukung usaha Palestina memperoleh haknya kembali yang mana keputusan yang diambil oleh Ketua GNB -Presiden Soeharto mendapat dukungan dari Menlu Palestina Farouk Kaddoomi seusai sidang Komite Palestina GNB di Bali yang dalam hal ini menurutnya keputusan tersebut menunjukkan dukungan Gerakan Non Blok kepada rakyat Palestina dalam memperoleh haknya kembali dan akan berusaha membuat warga Israel mundur dari kawasan yang diduduki. Komite Palestina GNB terdiri dari Aljazair, India, Bangladesh, Senegal, Gambia, Zimbabwe, Palestina dan Indonesia, komisi GNB untuk Palestina diketuai oleh Indonesia.

2.     Gerakan Non Blok ingin berdialog dengan Peserta KTT G7 di TOKYO.  Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB dalam dialog tersebut sebenarnya ingin menyampaikan berbagai masalah terutama yang tercantum dalam PesanJakarta (the Jakarta Messages), dimana salah satu hasil KTT-GNB di Jakarta tahun 1992 adalah negara negara GNB akan mengadakan kerjasama misalnya negara Afrika akan mengirimkan petani atau petugas Keluarga Berencana ke Indonesia untuk melakukan magang.  Namun karena Indonesia dan negara Afrika itu tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai program magang ini, maka akan dicari Negara ketiga terutama negara maju yang bersedia membiayai pengiriman petani Afrika ke Indonesia. Dialog negara maju dan berkembang yang disebut sebagai dialog Utara Selatan. Dialog yang diharapkan akan tercapai itu ternyata tidak dapat dicapai sehubungan dengan tidak diundangnya Presiden Soeharto sebagai ketua GNB dalam KTT G-7 di Tokyo. Sikap negara maju yang mengabaikan niat baik Gerakan Non Blok untuk menyampaikan suaranya dalam kesempatan KTT G-7 di Jepang disesalkan oleh pemerintah Republik Indonesia.  Apa yang hendak disampaikan adalah buah pikiran negara anggota GNB terhadap keadaan dunia saat ini, situasi dunia yang tengah dihadapi dan usulan terhadap upaya bersama yang dapat dijalin oleh negara maju maupun negara sedang berkembang. Kelompok G-7 dalam hal ini terdiri dari Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, March 11, Italia, Jepang dan Amerika Serikat.

3. Upaya Penyelesaian Hutang Negara Negara Selatan
Beban hutang negara negara Non Blok adalah masalah yang cukup penting untuk dibahas dan dicari penyelesaiannya. Mengenai masalah beban hutang negaranegara dunia ketiga ini cukup banyak mendapat sorotan dan diharapkan agar dibawah kepemimpinan Indonesia, masalah hutang  yang menjadi salah satu agenda utama KTT Non Blok ke X bias diselesaikan dengan terobosan-terobosan yang cukup berarti. Dan untuk mewujudkan hal ini Presiden Soeharto mengundang Negara-negara untuk berbagi pengalaman dimana Indonesia sebagai Negara penghutang pada Negara-negara lain dinilai oleh Bank Dunia dapat membayar hutangnya sesuai waktu yang telah ditentukan.
          Presiden Soeharto juga kembali mengungkapkan pandangan-pandangannya yang telah diungkapkan pada saat menerima sejumlah kepala negara di New York, dimana Presiden Soeharto mengingatkan kembali negara maju untuk memenuhi komitmennya menyisihkan 0,7 % dari GNP mereka bagi membutuhan negara berkembang. Namun sejauh ini baru sekitar 0,37 % yang telah diberikan. Dengan demikian masih ada kekurangan 0,3 -0,4 % atau sekitar 50 Milyard dollar Amerika dari keseluruhan komitmen yang mereka berikan .
          Presiden Soeharto juga menekankan pentingnya kerjasama selatan-selatan, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah sosio ekonomi tetapi juga melalui kerjasama konkret antara selatan -selatan untuk memberi bobot dalam dialog dengan utara. Kepala negara mengingatkan negara maju yang disebut kelompok utara dan negara berkembang termasuk negara selatan saling membutuhkan antara lain karena nasib dan kepentingan mereka sangat terkait satu sama lainnya.
    Negara selatan tidak akan dapat mencapai sasarannya dalam pembangunan bila negara utara tidak berusaha menciptakan lingkungan eksternal yang mendukung pembangunan di selatan. Namun dipihak lain negara utara dan negara industri maju akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonominya tanpa adanya stabilitas dan pembangunan di selatan. Jika selatan sampai kehilangan pasar yang luas dan vital.
    Menurut presiden Soeharto cara bijaksana adalah kedua pihak harus
menyadari saling ketergantungan antar mereka dan selanjutnya bersama sama menghasilkan cara pemecahan bersama dalam menghadapi tantangan tantangan berat dalam masa krisis sekarang ini.

4. Bantuan untuk Petani Afrika
     Presiden Soeharto secara khusus mengundang Brunei untuk turut serta dalam kerjasama selatan-selatan. Dalam kerangka kerjasama ini, Indonesia secara konkret menawarkan untuk menukar pengalaman dalam upaya meningkatkan produk sokongan kepada negara Negara Afrika yang mengalami kelaparan dewasa ini. Indonesia rnengundang para petani negara Afrika itu untuk melihat secara langsung secara praktek ditengah tengah petani Indonesia. Dalam hal ini Brunei diminta memberikan dana untuk membiayai perjalanan para petani Afrika itu ke Indonesia, karena baik negara-negara Afrika itu maupun Indonesia tidak mampu membiayai program ini.
    Dengan demikian diharapkan negara negara utara dapat merealisasikan kesanggupan mereka untuk memenuhi sasaran yang telah disepakati bagi pembangunan resmi dan Presiden Soeharto menegaskan yang harus dipahami setiap negara adalah kedaulatan menentukan sistem sosial ekonomi dan politik nasionalnya masing masing.

5. Pidato pada KTT Pernbangunan Sosial di Kopenhagen, Denmark
     KTT yang diadakan oleh PBB di Kopenhagen telah memberikan kesempatan dan merupakan momentum yang tepat bagi Presiden Soeharto sebagai pemipinan Gerakan Non Blok dengan rnernberikan pidato pertama yang menyerukan kerjasama diantara negara maju dan negara berkembang untuk memperbaiki nasib orang miskin yang jumlahnya sekitar 1 Milyard didunia ini.
     Pengalaman umumnya negara negara anggota GNB bahwa sekalipun upaya- upaya mencapai pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting tetapi hal itu bukanlah merupakan tujuan utama dari pembangunan, melainkan kebijakan pembangunan juga harus menempatkan manusianya sebagai pusat perhatiannya. Masalah kemiskinan dan pengangguran haruslah mendapat prioritas utama sebagai dapat saja menjadi salah satu penyebab instabilitas.
     Masalah yang harus mendapat perhatian khusus adalah hutan luar negeri, sistem perdagangan bebas serta pengendalian jumlah penduduk khususnya juga masalah keamanan pangan di Afrika. GNB telah mencoba meringankan kemiskinan melalui berbagai cara seperti peningkatan produksi pangan dan dalarn hal ini mengharapkan kerjasarna maksimal dari PBB sebagai badan dunia untuk memainkan peranan yang lebih penting dengan mencoba mewujudkan tatanan Tata Dunia Baru dalam usaha memecahkan masalah keterbelakangan dan kemiskinan.

6. Pertemuan Informal Negara Berpenduduk Banyak
     Ditengah tengah KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen, Presiden Soeharto sebagai pemimpin GNB telah meluangkan waktu untuk mengadakan pertemuan informal dengan 9 negara yang memiliki penduduk terbanyak didunia yaitu, Indonesia, Bangladesh, Brazil, Cina, Mesir, India, Meksiko, Nigeria dan Pakistan. Pertemuan informal ke 9 negara berkembang tersebut membahas masalah pendidikan bagi semua (Education For All) yang diselenggarakan oleh Badan-Badan PBB yaitu UNESCO, UNICEF, UNFPA dan UNDP. Gerakan Non Blok memandang perlu bahwa pendidikan merupakan landasan penting bagi upaya meningkatkan kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan.
      Program konkrit dari pernyataan tersebut adalah dalam realisasinya mengadakan program wajib belajar seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan informal ini akan dilanjutkan di Bali, bulan September yang akan datang.

7. Kunjungan Pemimpin Gerakan Non Blok ke Zagreb, Kroasia dan Sarajevo, Bosnia Sesudah KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen, pemimpin GNB telah mengadakan kunjungan yang dinilai oleh PBB sekalipun sangat berani dan beresiko tinggi yaitu ke Kroasia dan Sarajevo yang tengah dilanda peperangan antar etnis. Setelah kujungan resminya selama 2 hari di Zagreb, kemudian diikuti dengan kunjungan selama 6 jam ke Sarajevo, Bosnia. Dalam pernyataan selaku pemimpin GNB, presiden Soeharto telah menyuarakan pandangan GNB terhadap bekas salah satu negara pendiri GNB yaitu Yugoslavia terdahulu, yaitu bahwa tidak ada pihak yang dapat menyelesaikan pertikaian etnis diantara mereka kecuali oleh para pemimpin negara-negara kawasan bekas Yugoslavia sendiri. Gerakan Non Blok akan mencoba membantu semampu mungkin tanpa ikut campur secara langsung melalui jalan jalan diplomatik yang syah dan sesuai dengan prinsip GNB itu sendiri. Secara moril kunjungan pemimpin GNB ini dianggap sebagai dorongan dan perhatian bahwa GNB sangat prihatin akan masalah yang berkepanjangan yang belum terselesaikan sampai sekarang.


Prospek dan Tindak Lanjutnya

          Dalam prospek tindak lanjut ini dipertanyakan apakah Gerakan Non Blok akan diteruskan, karena pada satu sisi masalah pertentangan antara blokBarat dan blok Timur sudah berakhir. Presiden Soeharto mengatakan “Selama Perdamaian Dunia terancam kemerdekaan bangsa berkembang, aspirasi rakyat terhambat dan ketidak adilan ekonomi masih berlanjut maka selam aitu juga GNB tetap berada digaris depan untuk berjuang menentangnya”.
 Bouthros-Ghali mengatakan gerakan Non Blok harus tetap ada walaupun telah usai dekolonisasi dan pendekatan timur barat yang diikuti lenyapnya blok persekutuan politik dan keamanan global. Non Blok harus tetap pada 5 prinsip politiknya yaitu:
- Tidak bersekutu dalam konteks konfrontasi timur barat.
- Bersekutu daa perjuangan arti kolonial
- Tidak terlibat dalam persekutuam militer multilateral
- Tidak terlibat dalam persekutuan militer bilateral dengan suatu negara adidaya
- Tidak memberi tempat pada suatu pangkalan militer suatu negara adidaya

Gerakan Non Blok juga jangan menghilangkan visi dan jangan disibukkan  dengan pertentangan anggota dan tidak direpotkan oleh percekcokan tentang prioritas dan prinsip dasar GNB disejajarkan dengan wujud dan cita-cita luhur dari piagam PBB.
Gerakan Non Blok dalam kepemimpinan Indonesia yang diketuai oleh Presiden Soeharto telah memperlihatkan niat dan usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali kearah Gerakan Non Blok yang seutuhnya dan berusaha
mengembangkan usaha-usaha nyata seperti kerjasama selatan-selatan dan selain itu juga menghidupkan kembali dialog utara-selatan.
Untuk penyelesaian hutang negara-negara selatan yang dari waktu kewaktu jumlah semakin membesar dan semakin melilit, Indonesia sebagai negara pemimpin Gerakan Non Blok dihadapkan pada tantangan-tantangan yang cukup berat.
Penyebabnya tidak saja diakibatkan oleh kesulitan ekonomi negara-negara maju tetapi juga dengan semakin umumnya pola menjadikan uang sebagai komoditi. Keduanya menjadikan dana dunia semakin terbatas dalam situasi seperti ini, mengingat jumlah Negara selatan sendiri relatif banyak, berarti diantara mereka sendiri amat mungkin terjadi persainganketat karena masing-masing akan mendahulukan kepentingan nasionalnya. Terdapat tendensi bahwa Gerakan Non Blok ini telah bergerak dari gerakan yang bersifat politis menuju gerakan yang bersifat mitra dan lebih terfokus semula yaitu menentang blok politis yang ada.

 

 


Daftar Pustaka
http://jewushka.wordpress.com/2011/01/13/gerakan-non-blok-salah-satu-fokus-kebijakan-luar-negeri-indonesia/
 http://id.wikipedia.org/
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4489303,00.html
http://garuda-bangsa.blogspot.com/2010/03/keanggotaan-gerakan-non-blok-sejak.html

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar